TOPIKKITA.COM | BEKASI, JAWA BARAT – Dalam rangka merealisasikan program pemerintah pusat secara nasional untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, yaitu tertuang melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat : sandang, pangan, dan papan, sebagimana dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Instruksi Presiden.

Menyikapi hal tersebut, Tim A PTSL dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi terus gencar lakukan penyuluhan walau sampai malam hari. Dalam hal ini dilakukan di wilayah Kecamatan Cikarang Timur tepatnya di Desa Tanjung Baru. Rabu (05/02/2020).

Penyuluhan yang dilakukan di aula desa ini dimulai pukul 19.30 s/d 21.00 Wib oleh Tim PTSL diketuai oleh Budiman, S.sit, Siswo Sukasdi (Wakil Fisik), Weni Rofiatin, SH (Wakil Yuridis), Oman Doni Suherman, SH, (Petugas Ukur), yang dihadiri oleh pihak kecamatan, kepala desa serta sekitar 50 orang dari aparatur desa dan tokoh masyarakat.

Kepala Desa Tanjung Baru, Dudu Hambali menyampaikan, bahwa program sertifikat tanah atau PTSL ini hanya dikenakan biaya 150 ribu.

“Untuk nominal pembayaran harus sesuai yang di atur oleh pemerintah, yaitu 150 ribu, tidak boleh di lebihkan. Jika ada RT atau aparat desa meminta lebih dari yang di tentukan, maka Kepala Desa tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Ketua Tim A PTSL, Budiman, S. Sit, usai penyuluhan kepada awak media mengatakan, bahwa program PTSL di Cikarang Timur ditargetkan sebelum puasa agar selesai.

“ini adalah program satu tahun anggaran. Mudah – mudahan untuk pengukuran, sebelum puasa sudah selesai,” ujarnya.

Masih penjelasan Budiman, “Target peta bidang tanah (PBT) 1800, target Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) 1500 bidang untuk Desa Tanjung Baru.” pungkasnya.

*(TS/Herman)