TOPIKKITA.COM | BEKASI – Kabid Investigasi Hukum dan HAM Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) wilayah hukum Kabupaten Bekasi Enggar L Hakim melakukan pendalaman data dan hasil investigasi Forum Komunikasi Masyarakat Muslim Telajung (FKM2T).

Yayasan Katolik Fajar Baru masih terus melakukan proses pembangunan yayasan tanpa ada itikad baik mengklarifikasi data yang mereka miliki termasuk menunjukkan surat izin IMB kepada perwakilan warga yang dalam hal ini diwakili oleh Forum Komunikasi Masyatakat Muslim Telajung (FKM2T).

FBI mendesak Bupati Kabupaten Bekasi H. Eka Supri Atmaja, SH., secepatnya mandatangi lokasi Desa Telajung untuk menemui masyarakat desa dan memberikan solusi untuk mencabut izin IMB Yayasan Fajar Baru.

“Kasus ini mengandung unsur SARA. Jika masyarakat tidak mendapatkan rasa keadilan, khawatir akan bertindak di luar hukum. Hal ini dapat menimbulkan konflik perpecahan hubungan sosial masyarakat, jika tidak segera di atasi,” ucap Toto Sugiarto, ketua FBI di markas komando DPC FBI Kab. Bekasi yang kebetulan berlokasi di Telajung. Senin (21/09/2020).

Toto mengapresiasi FKM2T yang terus menjaga umat muslim untuk tetap bersabar dan tidak berlaku anarkis.

Seluruh tim satgas FBI akan melakukan giat pengamanan di lokasi yayasan dengan bersinergi bersama Bimaspol, Babinsa dan warga. Hal ini untuk menjaga jika ada tindakan provokasi atau ada oknum yang melakukan tindakan intimidasi ke masyarakat dan mengaadu domba dengan Yayasan Fajar Baru.

Pembangunan Yayasan Katolik Fajar Baru di wilayah Rt.02 Rw. 02 Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di tolak keras oleh seluruh warga Desa Telajung. Hal ini menjadi polemik, dikarenakan yayasan tersebut belum mendapat persetujuan dari warga desa tetapi bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB).

IMB yang dimiliki Yayasan Fajar Baru tersebut di sinyalir mengandung unsur manipulasi data dalam hal perizinan lingkungannya.

Menurut data dan hasil pernyataan yang di buat warga desa, bahwa pihak yayasan tidak pernah meminta tanda tangan persetujuan pembangunan yayasan. Yang warga tandatangani adalah terkait persetujuan pembuatan jalan lingkungan. Sebagian warga yang lain mengatakan bahwa ia pernah menandatangani hanya sebagai bukti penerimaan baksos sembako. (Red)