TOPIKKITA.COM | BEKASI – Puluhan Guru Honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Koordinator Daerah Kabupaten Bekasi melakukan unjuk rasa didepan pintu gerbang timur kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Senin (13/07/2020).

Ketua Korda FPHI Kabupaten Bekasi, Andi Heryana saat dikonfirmasi awak media topikkita.com mengungkapkan, bahwa kedatangan ratusan guru honorer untuk unjuk rasa, yakni menuntut agar Bupati Bekasi menghapus poin 4 dan 5 dalam petikan keputusan Kadisdik Kabupaten Bekasi Nomor 800/01/Unpeg-Disdik/2020 tentang penugasan guru dan tenaga kependidikan Non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

“Dalam surat tersebut terdapat 5 poin. Namun, kami merasa dirugikan terhadap poin 4 dan poin 5 dalam surat tersebut. Dalam poin 4 menyebutkan, penugasan kami dapat berakhir apabila tidak ada perjanjian kerja kembali. Jadi, di sini rasanya sangat mudah untuk tidak mempekerjakan kami kembali dengan dalih penugasan berakhir. Padahal kami sudah mengabdi puluhan tahun,” ujar Ketua Korda FPHI.

Kemudian kata dia, dalam poin 5 juga menyebutkan penugasan dapat berakhir apabila tenaga honorer jabatannya diisi oleh ASN. Sehingga, aturan tersebut membuat ketersinggungan bagi tenaga honorer bila ada penempatan pegawai ASN yang baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

“Untuk itu, kami menuntut agar Bupati Bekasi mencabut poin 4 dan 5 dalam surat penugasan tersebut. Kerugian kami pun diperparah dengan minimnya upah yang kami terima. Maka, kami juga meminta bupati untuk memperhatikan kesejahteraan kami pendidik dan tenaga kependidikan Non ASN setara dengan UMK Kabupaten Bekasi,” ungkapnya. *(AM)