TOPIKKITA.COM |JAKARTA – Pemerintah jangan melupakan peran pers. Profesi yang mencatat jejak kehidupam ini harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam fostur anggaran covid 19 senilai Rp 405,1 T.

“Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk media selain sebagai perannya memberi stimulus juga menjadi bagian dari kerja sosial bersama,” ucap anggota Komisi III DPR-RI dari partai Golkar Supriansa, SH, MH di Jakarta, Sabtu (11/04/2020).

Ia mengakui jika semua keputusan terkait penanganan Covid 19 ada di tangan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.

“Saya hanya memikirkan peran media yang begitu penting dalam melahirkan berita yang profesional dan seimbang. Tidak bisa dipungkiri semua orang hingga lapisan masyarakat yang paling terpencil mengetahui perkembangan virus corona karena mereka menyaksikan pemberitaan baik lewat media televisi, koran, radio, media online dan termasuk media sosial. Stimulus ini penting karena media juga punya karyawan dan mereka manusia, memiliki hak dasar sejak lahir ke dunia,” terang Supriansa.

Dijelaskannya bahwa anggaran Rp 405,1 triliun untuk penanggulangan Covid-19 itu terdiri dari anggaran untuk bidang kesehatan Rp 75 triliun, perluasan jaring pengaman sosial Rp 110 triliun, dukungan industri Rp 70,1 triliun, dan program pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun.

“Tambahan anggaran belum dialokasikan dalam APBN 2020 dan sangat disayangkan dalam skenario ini masih tidak memasukkan lembaga pers,” ujarnya dengan nada prihatin.

Sebelumnya, kata dia, pemerintah mengalokasikan Rp 118,3 triliun – Rp 121,3 triliun dari realokasi belanja kementerian/lembaga serta transfer daerah dan dana desa untuk penanganan Covid-19.

KADIN Usul 1.600 Triliun

Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyarankan agar pemerintah untuk menambah jumlah stimulus dari saat ini totalnya sebesar Rp 405 triliun menjadi Rp 1.600 triliun. Penambahan stimulus itu untuk memitigasi dan menangani dampak Virus Corona baru atau Covid-19.

Rosan menilai stimulus yang telah dikeluarkan pemerintah masih belum ideal, terutama jika melihat masih ada 93 juta masyarakat miskin dan rentan miskin, serta pengusaha kecil dan pekerja informal lainnya yang belum mencakup bantuan.

“Kami melihat bahwa kebutuhannya sebesar Rp 1.500 triliun sampai Rp 1.600 triliun,” ujarnya, baru-baru ini.

Saat ini, kata dia, pemerintah Jokowi melalui Kementerian Sosial baru mengalokasikan dana untuk program jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun dari total anggaran yang dikeluarkan Rp 405.1 triliun untuk penanganan dampak Covid-19. (red)