TOPIKKITA.COM | BEKASI – Pemerintah berencana akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan sebagaimana tertuang dalam draf Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sekretaris Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Bekasi, Kefi Maulana Putra mengatakan rencana itu akan menimbulkan banyak masalah dalam dunia pendidikan.

“Rencana pemerintah menerapkan PPN pendidikan itu akan menimbulkan banyak masalah. Salah satunya akan membuat biaya pendidikan semakin mahal,” ungkap Kefi pada Rabu (16/06/2021).

Ketika hal itu diterapkan maka imbasnya pendidikan akan dikomersialisasikan. Pendidikan akan menjadi ajang bisnis dengan mengesampingkan mutu pendidikan.

“Ketika hal itu terjadi maka imbasnya akan semakin meningkat angka putus sekolah dan tidak tercapai tujuan pendidikan nasional. Lembaga pendidikan tidak akan fokus lagi pada tujuan pendidikan nasional. Melainkan pendidikan akan menjadi ajang bisnis dengan mengesampingkan mutu pendidikan,” ungkap Kefi.

Mahasiswa Universitas Mitra Karya itu juga menerangkan dalam Pasal 31 Undang-undang 1945, bahwa negara wajib memberikan perlindungan hak warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jika dikenakan pajak berarti bertentangan dengan Undang-undang.

“Padahal kan dalam Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945, bahwa negara wajib memberikan perlindungan hak bagi warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau dikenakan pajak ya tidak sesuai UUD 45,” kata Kefi.

Mengingat, IPNU anggotanya adalah anak pelajar, kita khawatir kalau pendidikan dikenakan pajak, maka pelajar akan mengurangi belanja pendidikan.

“Seperti misalnya seorang pelajar ingin menambah les tambahan, karena dikenakan pajak jadi batal lesnya,” katanya.

Seharusnya ketika pemdemi Covid-19 seperti ini, banyak pelajar yang melakukan pembelajaran jarak jauh pemerintahan seharusnya fokus membuat sistem belajar yang efektif. Bukannya malah membuat kebijakan menerapkan PPN pada pendidikan.

Pria kelahiran Bekasi itu juga berharap pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut. Agar tidak menimbulkan peraturan yang menyengsarakan rakyat.

“Kami sangat berharap pemerintah mengurungkan niat menerapkan PPN pada pendidikan, apalagi pada saat pandemi Covid-19 ketika ekonomi masyarakat lagi sulit,” tutupnya. (Red)

BACA JUGA :  Peduli Siswa Yatim, Alumni SMPN6 Cikarang Utara Santuni Dan Bagi Sembako