TOPIKKITA.COM | BEKASI – Kabupaten Bekasi dengan APBD sebesar Rp. 6,3 Triliun pada Tahun Anggaran 2020, memiliki hampir 6000 perusahaan, dengan luas wilayah 1.225 Km2 dan jumlah penduduk sebanyak 3,899 juta jiwa.

Adalah potensi besar dalam rangka mensejahterakan masyarakat di pelbagai ruang kehidupan dan pada faktanya seringkali Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi cenderung meminggirkan dan menyampingkan aspek kesejahteraan itu sendiri, hal ini terlihat pada tidak optimalnya pelayanan publik, kebijakan yang tidak pro rakyat, keamanan masyarakat yang tidak terjamin, tidak terserapnya anggaran APBD dalam tiap tahun berjalan secara optimal (rendahnya penyerapan anggaran), Silpa terlalu besar, peningkatan angka pengangguran dan minimnya kesempatan kerja, pelayanan kesehatan yang tidak optimal, lingkungan hidup yang tidak sehat dengan banyaknya pencemaran lingkungan serta semakin tingginya tingkat polusi industri, tata ruang dan tata kota yang penuh kesemerawutan, jenjang social kemasyarakatan yang semakin tinggi, pembangunan yang tidak merata antara utara dan selatan, serta carut marutnya tata kelola pemerintahan.

Santri Beraksi Benahi Bekasi merupakan sebuah gerakan social sebagai bentuk rasa keprihatinan sekaligus kepedulian terhadap kondisi Kabupaten Bekasi saat ini yang dalam pandangan Santri perlu segera di benahi, di tata dan di perbaiki dengan berpandangan pada aspek keadilan masyarakat. Adapun hal-hal yang perlu di sikapi adalah sebagai berikut :

1. Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bekasi dibawah kepemimpinan Bupati Eka Supria Atmaja belum menunjukan wibawa birokrasi, hal ini terlihat dari tidak di fungsikannya Baperjakat yang berfungsi dalam memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah dalam proses Mutasi, Rotasi dan Promosi Pegawai, Perlu kiranya aspek prestasi dan bidang keilmuan diterapkan secara proporsional, bersih dan terbebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Adanya kordinasi antar SKPD dan OPD guna tercipta sinkronisasi dalam tata kelola pemerintahan dengan tidak mengesampingkan RKPD, RPJMD dan RPJPD.

Bupati agar segera melakukan percepatan pengisian kekosongan 151 jabatan dari eselon IIb sampai dengan eselon IVb, guna tidak terganggunya pelayan publik dan kelangsungan pembangunan serta dapat menjamin aparatur pemerintah fokus dan konsentrasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2. Aset Daerah

Dimana Aset Daerah sebagai modalitas dasar pembangunan yang belum terkelola sepenuhnya dalam Data Base Resource. Hal ini perlu segera diambil langkah pendataan, penataan, pengamanan serta pengelolaan secara serius dan baik, agar bisa mengoptimalkan dalam pengelolaan kekayaan aset yang dimiliki suatu daerah, perlu kiranya diterapkan strategi untuk optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) daerah :

1. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah ;
2. Adanya sistem informasi manajemen aset daerah ;
3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset dan ;
4. Pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal (penilai).

Pengelolaan aset atau kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountabilty for probity and legality) ;
2. Akuntabilitas proses (process accountability) ; 3. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability).
Perlu kiranya Bupati Bekasi melakukan percepatan dalam rangka optimalisasi aset daerah agar berdaya guna dan mampu menaikan pendapatan daerah serta mengamankan aset daerah.
3. Kesehatan

Banyaknya jaminan pelayanan kesehatan (KIS, BPJS, SJP dan sejenisnya) bagi masyarakat Kabupaten Bekasi sebagai fasilitas yang semestinya memudahkan dan memperingan untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pengobatan namun ternyata belum mampu mewujudkan terciptanya pelayanan kesehatan, hal ini masih terlihat dari banyaknya kasus penolakan pasien yang dilakukan pihak Rumah Sakit Swasta. Kondisi ini umumnya disebabkan alasan keterbatasan alat medis, ruang nicu, kamar rawat, ketiadaan obat dan keterbatasan tenaga medis (dokter spesialis) sehingga menyebabkan lambatnya penanganan terhadap pasien dan terkesan mengabaikan keselamatan jiwa manusia.

RSUD Kabupaten Bekasi sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai rujukan utama bagi Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta kerap kali didapati kejadian yang sama. Kondisi ini mencerminkan rendahnya pelayanan prima terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Bekasi meningkatkan anggaran kesehatan, pemenuhan tenaga medis (dokter spesialis dan perawat), penambahan ruang rawat inap, pengadaan kelengkapan alat medis yang canggih dan modern, dan tentunya meningkatkan kapasitas RSUD Kabupaten Bekasi yang terakreditasi A. Sehingga diharapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam hal ini RSUD Kabupaten Bekasi mampu menjawab akan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Bekasi agar tidak perlu di rujuk ke Rumah Sakit lainnya.

4. Pendidikan

Perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait pendidikan Non Formal/Pesantren dirasakan masih belum memenuhi standar kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, rendahnya bantuan anggaran operasional pondok pesantren, minimnya honorer tenaga pendidik (ustadz/ustadzah) dan fasilitas/sarana prasarana yang belum layak menjadi masalah tersendiri serta menjadi ketimpangan antara dunia pendidikan formal dan pendidikan non formal/pesantren.

Bagaimanapun pendidikan non formal/pesantren berkontribusi besar dalam mencetak regenerasi yang memiliki moralitas yang tinggi, berakhlakul karimah, mandiri, dan meneruskan perjuangan para pendiri Bekasi di masa lalu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Bekasi dikenal sebagai kota patriot dan masyarakatnya yang sangat religious/agamis.

Banyak lahir dari kalangan santri berprestasi salah satunya Tahfidz Quran, Qori dan Qoriah, serta prestasi bidang keagamaan lainnya yang mengharumkan nama Kabupaten Bekasi baik di kancah nasional maupun internasional namun sangat minim perhatian terutama dalam mengembangkan kemampuan, bakat, dakwah dan profesionalisme mereka.
Pemerintah Kabupaten Bekasi belum dirasakan kehadirannya untuk mengawal dan memberikan bantuan beasiswa bagi santri, siswa dan mahasiswa berprestasi yang berlatar belakang keluarga tidak mampu untuk melanjutkan jenjang study ketingkat yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun diluar negeri, sebagai bentuk

kepedulian dan tanggungjawab sosial. Sehingga ketika mereka kembali ke Bekasi setelah menyelesaikan studynya dapat ditempatkan dan diberdayakan untuk mengabdi bagi kemajuan Kabupaten Bekasi, sesuai kompetensi dan bidang keilmuan masing-masing.

5. CSR (Coorporate Social Responsibility)/Kontribusi Industri

Besaran CSR yang dibebankan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No
47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Terbatas, maka perusahaan wajib memberikan dana CSR mencapai 2%, 2,5%, atau 3% dari keuntungan perusahaan. Di Kabupaten Bekasi telah dibentuk Forum CSR pada tahun 2014 yang dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

Dalam pelaksanaannya Forum CSR masih sangat lemah untuk mengakomodir kepentingan public turut serta berpartisipasi secara kontruktif dan terkesan forum CSR tersebut ekslusif dan tertutup. Dampaknya dapat terlihat bahwa Forum CSR tersebut didalam pengelolaannya terkesan tidak optimal, tidak transparan, dan tidak mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas dan akan lebih terkoordinasi yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, lingkungan, pendidikan, dan menyelesaikan segala macam persoalan yang sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi dunia usahapun terutama sektor industri yang berbasis manufaktur dirasakan masih sangat rendah dan tidak merata dalam pendistribusian bantuan CSR, dengan kata lain bahwa Forum CSR yang sudah terbentuk belum mampu memerankan fungsinya sebagai lokomotif bagi kepedulian dunia usaha dalam hal tanggungjawab social dan lingkungan perusahaan.

Karenanya keberadaan Forum CSR di Kabupaten Bekasi menjadi layak untuk di evaluasi demi kepentingan masyarakat, mengingat azas transparansi dan akuntabilitas publik.

6. Alokasi Dana Penanganan Covid-19

Pemerintah Kabupaten Bekasi memprioritaskan penanganan dampak virus corona atau Covid-19 pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 244 miliar anggaran penanganan Covid-19 dialokasikan dari sejumlah sumber di antaranya bantuan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus, bantuan Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, pengalihan anggaran kegiatan penanggulangan banjir Dinas PUPR, Silpa 2019, serta penambahan anggaran belanja tidak terduga dan pengalihan kegiatan DPRD Kabupaten Bekasi. Selanjutnya anggaran tersebut akan digunakan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi yang sedang melakukan penanganan di 23 Kecamatan, 180 Desa dan 7 Kelurahan se-Kabupaten Bekasi, anggaran itu juga akan dialokasikan kepada empat perangkat daerah masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Polisi Pamomg Praja serta RSUD namun dalam pelaksanaannya penyaluran dan alokasi dana penanganan Covid-19 ini tidak tepat sasaran dan tidak transparan.

Oleh karenanya kami meminta kepada masing-masing SKPD penerima alokasi anggaran Covid-19 tersebut khususnya Tim Satuan Tugas Percepatan Penangan Covid-19 segera mengevaluasi kinerja agar penggunaannya tepat sasaran dan transparan .

7. Pembangunan Infrastruktur

Kondisi infrastruktur yang ada di Kabupaten Bekasi terutama pembangunan jalan, jembatan dan bangunan gedung sekolah secara kualitatif jauh dari kata memuaskan dan terkesan pengerjaan secara asal-asalan serta tidak mengindahkan design yang berbasis kearifan lokal, berwawasan lingkungan, dan berdimensi jangka panjang, tidak memperhatikan nilai estetika dan tentunya aspek kenyamanan bagi para penggunanya.

Kita masih temukan kondisi sambungan jalan yang tidak rata, banyaknya polisi tidur, tersendatnya saluran air, bertumpuknya pipa-pipa dan kabel pada bahu jalan, jalan yang retak dan pecah dan minimnya sarana jalan bagi pejalan kaki, pesepeda serta kurangnya sarana inklusi bagi penyandang disabilitas. Belum lagi terdapat banyaknya kondisi jalan yang rusak serta minimnya penerangan jalan umum yang berakibat pada tingginya tingkat kecelakan dan kejahatan.

Pada pembangunan gedung-gedung sekolah dan pemerintahan masih belum memperhatikan standar kualitas bangunan, sehingga banyak terdapat kasus robohnya bangunan sekolah, retaknya dinding dan flapon gedung. Disamping itu bentuk dan pola bangunan belum memiliki pola baku yang mencerminkan adat istiadat dan kearifan lokal Bekasi. Mayoritas bangunan gedung sekolah dan gedung pemerintahan di Kabupaten Bekasi lemah dalam pengawasan serta minimnya pemeliharaan. Kondisi ini patut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pelaksanaan pembangunan kedepannya dengan tujuan agar tercipta pembangunan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Padatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi menjadi resiko tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelebaran ruas jalan-jalan utama sehingga dapat menekan kemacetan dan kesemerawutan tata kota. Dan juga patut kiranya ada pembukaan akses ruas jalan baru sebagai langkah solutif.

8. Ketenagakerjaan

Meskipun Pemerintah Kabupaten Bekasi telah memiliki regulasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tenaga Kerja serta ditindaklanjuti aturan pelaksana melalui Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) dibuat untuk memberikan

kesempatan kerja kepada seluruh warga Kabupaten Bekasi, namun dalam implementasinya kesempatan kerja tersebut dirasakan masih sangat sulit didapat bagi masyarakat umum, khususnya bagi angkatan kerja.

Hal ini disebabkan belum dipatuhinya aturan ini sebagai kewajiban bagi perusahaan dan dunia usaha, disamping lemahnya pengawalan Dinas Tenaga Kerja sebagai Leading Sector pada persoalam vital ini. Karenanya penerapan sangsi dan sikap tegas dari Pemerintah Kabupaten Bekasi bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut. Pada kasus tertentu kami mencermati masih terjadi praktek illegal dalam rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Bekasi kami cermati masih belum dapat berperan sebagai sentra pencetak angkatan kerja berbasis keterampilan, kompetensi dan memiliki etos kerja yang tinggi sehingga mampu berkompetisi dan bersaing dengan angkatan kerja dari luar Kabupaten Bekasi yang selama ini menjadi stigma buruk dalam masalah ketenagakerjaan.

9. Lingkungan Hidup

Tumbuh pesatnya kawasan industri di Kabupaten Bekasi menimbulkan dampak lingkungan yang kompleks. Polusi udara, pencemaran sungai dan menurunnya kualitas air bawah tanah merupakan problem tersendiri yang dihadapi masyarakat saat ini. Faktanya Pemerintah Kabupaten Bekasi belum mampu menyelesaikan sejumlah persoalan yang ditimbulkan tersebut.

Polusi udara, pencemaran sungai dan menurunnya kualitas air bawah tanah berdampak luas ke pelbagai sektor diantaranya gangguan kesehatan seperti pernafasan (ispa), paru akut, gatal-gatal, rusaknya jaringan sel otak, gagal tanam dan gagal panen pada pertanian, perkebunan, perikanan, tambak, keseimbangan ekosistem sungai, merusak kearifan lokal, minimnya ketersediaan dalam kebutuhan air bersih untuk layak pakai dan konsumsi, juga rusaknya biota alam, alhasil hal ini berimbas pada income perkapita petani dan nelayan.

Selain faktor pencemaran lingkungan dari sektor industri Kabupaten Bekasi juga saat ini dihadapkan pada persoalan sampah rumah tangga (domestik) yang bertumpuk dan tidak tertanggulangi, hal ini disebabkan sudah tidak layaknya Tempat Pembuangan Akhir (TPA Burangkeng), minimnya ketersedian alat penanggulangan dalam proses pemilahan, daur ulang (reuse, reduce, recycle) sampah organik dan non-organik serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan dampak bahaya yang ditimbulkan dari sampah tersebut.

Keseriusan penanganan yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi patut dipertanyakan, hal tersebut ditemukan dari kondisi-kondisi faktual saat ini dimana tumpukan sampah terdapat pada banyak titik seperti, pinggir jalan, selokan, got, sungai, dan itu adalah pemandangan yang menjijikan serta memalukan dimana Kabupaten Bekasi adalah peraih Adipura.

10. BUMD

BUMD sebagai Badan Usaha Milik Daerah seyogyanya mampu menghasilkan dan meningkatkan Pendapatan Daerah dari produk yang dihasilkannya, namun pada kenyataannya BUMD di Kabupaten Bekasi belum mampu secara meyakinkan meningkatkan pendapatan daerah yang terjadi malah sebaliknya membebani keuangan daerah melalui skema Penyertaan Modal dengan dalih perluasan usaha dan pelayanan masyarakat, inilah fakta yang terjadi pada PDAM Tirta Bhagasasi dan PT. Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM).

Terkait PDAM Tirta Bhagasasi yang mengalami defisit anggaran solusi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi bukannya mengambil langkah merestrukturisasi jabatan dirut PDAM malah diperpanjang meski di ketahui bersama proses perpanjangan ini kontra-produktif dengan regulasi.
Bupati selaku Kuasa Pemegang Modal (KPM) melakukan penyegaran managemen birokrasi PDAM serta langkah pemisahan aset kepemilikan dan pengelolaan, karena pemisahan aset merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kemandirian yang nantinya berujung pada optimalisasi kontribusi pendapatan daerah.

Berkenaan dengan isu kenaikan tarif harga dasar air PDAM Tirta Bhagasasi menjadi Rp. 9.000 per kubik dengan alasan sudah enam tahun tidak ada kenaikan harga dasar air dan menjadi solusi optimalisasi pelayanan publik, merupakan rencana yang tidak masuk akal, tidak populis dan menyakiti perasaan masyarakat Kabupaten Bekasi di tengah himpitan wabah Pandemik Covid-19. Rencana ini wajib di batalkan dan di tolak mentah-mentah.

Berikutnya adalah PT Bina Bangun Wibawa Mukti (Persero) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang dibentuk untuk menjadi induk perusahaan yang antara lain bergerak di bidang energi, minyak dan gas bumi, infrastruktur,industri, perdagangan dan Jasa.

Tujuan awal didirikannya BBWM adalah bertujuan sebagai perusahaan daerah yang dapat memberikan pendapatan daerah namun yang terjadi malah sebaliknya kehadirannya menimbulkan beban keuangan daerah dengan beban direksi baik untuk gaji, tunjangan dan operasional kerja Direksi PT BBWM dan PDAM Tirta Bhagasasi lebih besar ketimbang Pendapatan Asli Daerah.

Kami menilai jajaran direksi di BBWM saat ini menunjukan buruknya kualitas kinerja dan tanpa prestasi, jadi oleh karena itu Bupati selaku KPM harus mengambil langkah dengan merombak jajaran direksi. (Red)

Sumber : Ahmad Tetuko Taqiyuddin, SE., M.Si (Atet), Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bekasi.