Retribusi Sampah Perumahan Diduga Jadi Bancakan Oknum Pengawas UPTD-DLH

TOPIKKITA.COM | BEKASI – Naiknya retribusi sampah per Januari 2024 yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Doni Sirait bahwa besaran kenaikan tarif retribusi sampah warga sesuai Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Dalam ketetapannya, bahwa untuk rumah kontrakan ditetapkan Rp 11.000 perbulan, rumah dengan daya listrik 900 watt ke bawah sebesar Rp 15.000 serta rumah dengan daya listrik 1300-2200 watt sebesar Rp 20.000 perbulan. Kamis (11/01/2024).

Bacaan Lainnya

Hal ini membuat reaksi dari warga Perumahan Central Park yang tergabung dalam wadah Forum RT-RW Perum Central Park, Desa Karang raharja, Kecamatan Cikarang Utara, mereka mengaku keberatan dan memohon keringanan biaya retribusi sampah yang tadinya per-KK sebesar sepuluh ribu, kini naik 50℅ menjadi lima belas ribu per-KK.

Ketua Forum RT-RW Perumahan  Central Park (PCP), Cecep mengatakan bahwa para RT dan RW sudah membuat surat keberatan dan sekaligus permohonan keringanan atas kenaikan biaya retribusi sampah, mengingat warga perumahan sudah banyak pungutan-pungutan lainnya yang terasa membebankan warga.

Cecep menyampaikan, bahwa surat pernyataan keberatan dan permohonan keringanan biaya retribusi sampah ini disampaikan atas dasar adanya ungkapan ancaman dari petugas Pengawas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD-4) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Yusup, yang mengatakan bahwa jika ada warga yang keberatan agar mengirimkan surat tapi sampah di PCP tidak akan diangkut. Oleh karenanya, kompak para RT-RW membuat surat keberatan dan permohonan keringanan.

Sikap arogansi dari seorang PNS ini sangat disayangkan oleh warga PCP yang kemudian menuai pertanyaan, “jangan-jangan sekian tahun tiap bulan kami membayar uang sampah hingga belasan juta dari sekitar 1.580 KK tidak masuk sepenuhnya ke pendapatan pemerintah,” ujar Cecep dibenarkan para RT lainnya. Selasa (18/03/2024) malam.

Pemikiran itu muncul, karena setiap pembayaran perbulan dari pihak Forum RT-RW sama sekali tidak pernah menerima tanda bukti apapun.

Masih keterangan ketua Forum RT-RW, bahwa tiap tahun menjelang hari raya Idul Fitri, Yusup juga kerap meminta THR sebanyak harga nominal yang biasa dibayarkan per-bulan.

“Pertanyaannya apakah itu bukan pungli, atau memang disuruh atau dibenarkan dari Kepala Dinasnya?,” ujar Cecep.

Menyikapi hal ini, Forum RT-RW memohon kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau kepada Pj. Bupati Bekasi agar bisa mengevaluasi terhadap kinerja dari Pengawas UPTD-4 tersebut dan sekaligus mengkroscek pemasukan keuangan yang kami berikan tiap bulan selama sekian tahun berjalan sejak harga retribusi masih 10 ribu per-KK.

“Kami mohon kalau bisa sebaiknya pegawai tersebut diganti saja, hawatir sikap arogansinya juga sama di tempat lain,” Pinta para RT-RW.

Perihal tersebut, awak media melalui seluler pesan WhatsApp (WA) mencoba konfirmasi petugas Pengawas UPTD-4 wilayah Cikarang Utara, Yusup yang menangani penarikan sampah di PCP.

Dalam konfirmasi yang disampaikan awak media, Yusup terkesan enggan menjawab pertanyaan perihal situasi yang sedang terjadi di PCP dan hanya membalas jawaban ucapan salam saja.

“Waalaikumsalam,” Jawab Yusup melalui pesan WA.

Perlu diketahui, diantara pemandangan memalukan problem  sampah liar menumpuk di sepanjang jalan Pemda Kp. Poponcol Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara sudah bertahun-tahun tak kunjung terselesaikan bahkan terkesan dibiarkan menumpuk seperti layaknya tempat pembuangan sampah legal.

Foto : Pemandangan sampah sepanjang jalan Pemda Kp. Poponcol, Desa Simpangan, Cikarang Utara

Hal ini pun menjadi pertanyaan masyarakat terkait kualitas kinerja dari UPTD-4 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

Pos terkait