Ranking Dua Pengangguran, Komisi Empat DPRD Dorong Pemkab Bekasi Untuk Menangani

Anggota Komisi Empat DPRD Kabupaten Bekasi, Hendra Cipta

TOPIKKITA.COM | BEKASI – Merujuk dalam data di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi, bahwa angka pengangguran sekitar 223.000 (dua ratus dua puluh tiga ribu) jiwa dan menjadi ranking dua dalam taraf pengangguran di Jawa Barat, dalam hal ini komisi empat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi serius menangani dan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk mencarikan solusi dalam pengentasan pengangguran warga Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi Empat DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hendra Cipta kepada awak media, saat menghadiri kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Jam’iyyah Ruqyah Aswaja (JRA) di Mojokerto, Jawa Timur. Jumat (23/09/2022).

Hendra mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi kepada Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan dalam 100 hari kerjanya telah bekerjasama dengan 61 perusahaan sehingga dapat menerima sekitar 3500 orang para pekerja lokal yang mempunyai KTP Bekasi.

“Akan tetapi hal itu masih sangat minim di banding dengan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi,” Ujarnya.

Satu – satunya Dewan keterwakilan dari PKB Kabupaten Bekasi ini juga menyampaikan bahwa salah satu bentuk keseriusan penanganan pengangguran, kini pihaknya, Komisi Empat DPRD bersama Pj Bupati, Disnaker dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) sudah membentuk Tim Kordinasi Percepatan Penanggulangan Pengangguran di Kabupaten Bekasi.

“Diantaranya nanti Bekasi akan menghidupkan kembali Job Fair tentang Ketenagakerjaan di Bulan Januari 2023,” terang Hendra.

Peraturan Daerah (Perda) yang dimiliki Kabupaten Bekasi, no. 4 tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan yang di dalamnya ada Peraturan Bupati (Perbup) no. 9 tahun 2019 isinya tentang penyerapan tenaga lokal tiap pabrik di Kabupaten Bekasi minimal 30 persen.

Dalam hal tersebut, ketika Komisi Empat pernah berkunjung ke Apindo, mereka menyatakan terkait tenaga kerja, 100 persen warga lokal pun tidak masalah, khususnya Perusahaan yang tergabung di Apindo, akan tetapi mereka mengajukan permohonan agar Bupati dapat menerbitkan kembali Perbup tentang Kemitraan dan Pengawasan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja).

“Jangan sampai LPK ini alih fungsi berubah menjadi Lembaga Penyalur Kerja, yang seharusnya Pelatihan Kerja, sebenarnya sudah menyalahi aturan, makanya perlu ada peraturan khusus dalam hal pengawasan LPK, mengingat banyak temuan di lapangan adanya pungutan-pungutan kepada para pencari kerja. Kalau untuk pelatihan si, tidak masalah,” Tutur Hendra.

Pos terkait