Pembangunan Tower BTS, milik PT. IBS di Kp. Pule, Desa Karangsetia, Kec. Karangbahagia

TOPIKKITA.COM | BEKASI – Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah aset milik perusahaan Telekomunikasi yang Pembangunannya sering menjadi permasalahan, dikarenakan dalam tahap pembangunan seringkali tidak melalui tahapan perizinan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Pembangunan suatu menara BTS pemilik Menara Telekomunikasi menghalalkan berbagai cara agar menara telekomunikasi yang menjadi aset perusahaannya dapat segera beroperasi sehingga menghasilkan pundi pundi rupiah.

Sama halnya dengan pembangunan tower BTS milik PT. IBS (Inti Bangun Sejahtera, Tbk),  Perusahaan menara telekomunikasi ini sedang membangun salah satu tower BTS-nya di Kp. Pule, RT. 003/04, Desa Karang Setia, Kecamatan Karangbahagia, Kab. Bekasi yang diduga belum mengantongi IMB-M (Izin Mendirikan Bangunan-Menara) dari Dinas DBMPTSP Kab. Bekasi.

Hal itu diketahui saat awak media menggali informasi, dengan menghubungi Oki yang mengaku dirinya di bagian SITAC  (site acquisition)  atau yang mengurus perizinan pembangunan tower dari PT. IBS  yang sedang berjalan. Dirinya memaparkan, untuk perizinan rekom  dari Desa dan Kecamatan sudah dilakukan, namun untuk IMB-M belum ada.

“IMB dari Dinas kita sedang proses dari kantor, namun belum selesai.” Terangnya Oki.

Ditanya kenapa bangunan bisa berjalan belum memiliki IMB, menurutnya itu kewenangan dari kantor agar pembangunan terus berjalan. Dengan Informasi yang di dapat, Oki mengakui tidak adanya IMB saat berlangsungnya pembangunan Tower di Kp. Pule.

Pembangunan Tower BTS milik PT. IBS diduga menyalahi aturan yang telah diatur dalam Peraturan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009;  Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“Peraturan Bersama Menteri”). Sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri, “Pembangunan Menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati/Walikota”.

Dan jika dilihat dari aturan Perda Kabupaten Bekasi No. 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum sebagaimana disebutkan Pada Pasal 28 Ayat (1) “Setiap orang atau Badan dilarang membangun Menara/Tower Komunikasi kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk”.

BACA JUGA :  Warga Cluster Malibu Deltamas Bagi Sembako di 3 Desa Kecamatan Cikarang Pusat

Serta Perda No. 10 Tahun 2013 Tentang IMB. Disebutkan pada Pasal 7 Jenis – jenis bangunan bukan gedung yang wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan meliputi : ayat (d) “menara telekomunikasi, antena, transmisi, patung, gapura, mercusuar, panggung reklame, dan monumen;”.

Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Satpol PP dan Dinas Teknis diharapkan bisa segera melakukan penertiban dan tindakan terhadap menara telekomunikasi yang dibangun tanpa mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB),  yang dikeluarkan melalui DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Bekasi. (Sant)