TOPIKKITA.COM | CIREBON – Sengketa kepemilikan NIK KTP warga Kabupaten Cirebon kini menuai kontroversi dan menjadi sorotan publik, pasalnya 1 (Satu) NIK dimiliki 2 (Dua) orang berbeda, yakni Qodariya warga Blok Plaksan Rt 002 Rw 006 Desa Kalibaru, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon dan YUNI yang beralamat Blok Tutugan Rt 015 Rw 004 Desa Talun, Kecamatan Ciperna, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Namun diantara kedua nama tersebut, salah satunya (Yuni) memiliki Bi-Cheking sehingga berdampak terhadap Qodariyah yang ingin mengajukan pinjaman di Bank. Dari permasalahan yang ada, Qodariyah pun menulusuri kebenaran tersebut hingga mencuat kepermukaan publik melalui pemberitaan Media Topikkita.com yang berjudul “Diduga Oknum BPRKS Salahgunakn Data NIk Warga Di Bank?”

Diduga Oknum BPRKS Tuparev Cirebon Salahgunakan Data NIK Warga di Bank?

Adanya dinamika tersebut mendapat respon Klarifikasi pihak BPR KS Tuparev Cirebon yang dibubuhi tanda tangan Kepala Oprasional (Reynaldo Wijanarko) tertanggal 19 Maret 2021 melalui Email Redaksi Topikkita.com, adapun isi klarifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Terkait berita di Topikkita.com pada tanggal 17 Maret 202, kami dari pihak BPR KS Kantor Cabang Tuparev menyampaikan Klarifikasi pemberitaan tersebut sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 25 April 2014, Debitur bernama Yuni menerima fasilitaskreditdari PT. BPR Karyajatnika Sadaya atau BPR KS dan mengadakan perjanjian Kredit yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dengan Nomor perjanjian kredit KABM/KS/14-04/57041070. Pada saat menerima fasilitas kredit dan menandatangani perjanjian kredit tersebut, Debitur An Yuni memenuhi beberapa persyaratan kredit yang dibutuhkan, salah satunya KTP dengan masa berlaku 05 Maret 2013 s/d 01Juli 2018. PIHAK BPR KS melakukan penginputan data sesuai dengan fisik KTP, termasuk pelaporan SID/BI Checking/Slik tersebut yang dilakukan di awal bulan Mei 2014 sudah sesuai dengan NIK KTP debitur dan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Setelah dilakukan konfirmasi ke petugas Disdukcapil terkait mengapa terjadi kesamaan NIK KTP antara Qodariyah dan Yuni, diperoleh keterangan dari petugas Disdukcapil, bahwa KTP Yuni belum E-KTP sedangkan KTP Qodariyah sudah E-KTP, NIK KTP yang sama bisa saja terjadi ketika Qodariyah melakukan perekaman E-KTP itu. Adanya pemberian NIK KTP yang sama ini bukan wewenang dan di luar kuasa BPR KS, jadi adanya kesamaan NIK KTP antara Qodariyah dan Yuni bukan kesalahan BPR KS. (Diyan)

BACA JUGA :  LBH-TKN Mendapatkan Penghargaan Kemanusiaan Dari GP-Ansor Kabupaten Bekasi