Supraydno, Kepala Dinas PUPR Pulau Taliabu, Maluku Utara

TOPIKKITA.COM | MALUKU UTARA – Usulan pencairan anggaran Rp 9 Miliar untuk keperluan ganti rugi lahan dan tanaman serta rumah warga yang terkena dampak pembangunan sejauh ini masih tertahan di Bagian Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Pulau Taliabu.

“Sejauh ini belum lakukan pembayaran karena usulan pencairan masih tertahan di keuangan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Supraydno, Senin (30/12/2019).

Menurutnya, tanggung  jawab Dinas PUPR sudah usulkan pencairan ke keuangan, selanjutnya sudah menjadi tugas keuangan untuk melakukan pembayaran langsung lewat rekening warga selaku penerima ganti rugi.

“Dokumen usulan pencairan termasuk hasil penghitungan harga sesuai peta bidang yang dikeluarkan aprisal juga ikut terlampir saat pengajuan pencairan dana ganti rugi tersebut,” terangnya.

Sebelumnya, Supraydno berjanji melakukan ganti rugi paling lambat Senin pekan lalu, namun janji pembayaran ganti rugi itu belum terealisasi sampai sejauh ini, karena pihak keuangan sengaja menggantung proses pencairan tersebut tanpa alasan yang jelas.

Terkait dengan itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Pulau Taliabu, H.Irwan Mansur ketika hendak diwawancarai oleh awak media Senin kemarin, dirinya enggan berbicara dan memilih menghindar.

*(Hermawan)