TOPIKKITA.COM | BEKASI – Pergerakan Anak Muda dan Warga Bekasi (Pandawa) gelar unjuk rasa di depan Gerbang Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (30/12/2019).


Koordinator Aksi Jaelani Norseha mengatakan aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut realisasikan janji politik yakni Bekasi Bersinar yang sudah di Perdakan dalam Bentuk Rancangan Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.


“Janji Politik Bekasi Bersinar yang harus ditunaikan dan di tuntaskan, apalagi Bekasi Bersinar tidak hanya semboyan saja tetapi juga sudah di jadikan Perda berbentuk RPJMD sampai 2022 nanti,” ucapnya.


Dia mengungkapkan RPJMD saat ini merupakan masih Bekasi Bersinar bukan Bekasi Baru Bekasi Bersih, lanjut dia menyebutkan Bupati Bekasi mengingkari janji dengan membuat Bekasi Bersih Bekasi Baru.


“Kami menilai hal tersebut telah mengingkari janji politik, dengan meninggalkan dan menanggalkan Bekasi Bersinar dengan mengganti Bekasi Baru Bekasi Bersinar,” ungkapnya


Di tempat berbeda Korlap Abudin menyayangkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi yang masih kurang dari harapan masyarakat Kabupaten Bekasi. Sebab dua menyebutkan peningkatan ekonomi harus di topang dengan kualitas infrastruktur yang baik.


“Kami juga menyoroti sektor infrastruktur yang masih kurang dalam kualitas dan kuantitas. Sebab, kita sepakat bahwa pondasi perekonomian adalah infrastruktur,”


Perlu diketahui Aksi Pandawa Bekasi mengularkan Beberapa tuntutan seperti :


Dia menyebutkan gagalnya Pembangunan Pemkab Bekasi disebabkan oleh tertutupnya Pemkab dalam hal Keterbukaan Informasi Publik (KIP).


“Lalu tertutupnya pemerintah juga menjadi faktor penting dalam kemunduran laju pembangunan di Kabupaten Bekasi, coba dalam hal regulasi saja mereka tertutup dimulai dari Perda, Perbub dan Keputusan Bupati,” ujarnya.


Berikut Beberapa tuntutan yang di sampaikan para pengunjuk rasa :


1. Sosialisasikan, Tunaikan dan Tuntaskan Visi Bekasi Bersinar.


2. Reformasi Birokrasi (Isi seluruh kekosongan jabatan)


3. Keterbukaan Informasi Publik (Publikasi Perda, Perbub, Kepbup)


4. Bupati dapat memberantas mavia proyek yang memonopoli proyek infrastruktur di Kabupaten Bekasi


5. Evaluasi dan Punishment SKPD yang penyerapan APBDnya rendah


6. Meminta ketegasan Bupati Terhadap ASN yang melakukan pungutan liar


7. Meminta kepada DPRD agar bubarkan Panlih Wabup karena gagal dan di duga syarat kepentingan calon tertentu.


8. Segera menyelesaikan kasus persengketaan lahan di Kabupaten Bekasi (Kampung Pilar).



Menanggapi tuntutan para aksi, Jamari Taringgan, Kepala Dinas PUPR mengatakan, “persoalan pembangunan itu tidak akan pernah selesai, dan saya mengakui lemahnya dari pembangunan di Kabupuaten Bekasi kurangnya pengawasan. Disini ada ribuan proyek, sedangkan pengawasnya hanya sekitar 30 orang,” terangnya.


*(TS)