TOPIKKITA.COM | BEKASI – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Dirjen Bina Marga mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT/Cash For Work)

Perluasan cakupan PKT tersebut salah satunya mencakup pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional, seperti di Jl. Gatot Subroto, tepatnya di Bundaran Taman Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Barat Kp. Kali Ulu, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Program tersebut diperuntukkan untuk mampu menyerap tenaga kerja sekitar dengan adanya pandemi covid-19 ini yang menurunkan pendapatan ekonomi di masyarakat.

Namun disayangkan, program tersebut tidak tepat sasaran yang dituju, seperti halnya pekerjaan Drainase di Taman jalan Gatot Subroto Kp. Kali Ulu.

Saat awak media melakukan wawancara terkait pekerjaan PKT tersebut, sangat sedikit pekerja setempat yang diberdayakan bahkan sebagian besar dari daerah Brebes, Jawa Tengah. Bahkan dalam pelaksanaan pekerjaannya pun terkesan asal-asalan. Nampak pasangan batu yang baru hanya ditempel diatas pasangan batu yang lama, dimana selayaknya pasangan batu yang berada di drainase lama seharusnya di bongkar terlebih dahulu, baru dibuat pasangan batu yang baru.

Afan, yang mengaku di tunjuk sebagai pengawas dari Kementrian Pekerjaan Umum (PU) saat ditanya terkait pekerjaan, lebih banyak bungkam.

“saya memang sebagai pengawas bang, tapi saya kurang paham untuk panjangnya pekerjaan ini. Biasanya saya pake baju dari kementrian juga, polisi atau tentara sudah hormat” ucap Afan.

Lebih heran lagi, saat ditanya tentang legalitasnya sebagai Pengawas Kementrian PU, dirinya hanya menjawab “Surat tugas sama id card saya ketinggalan bang, saya tidak bawa. coba abang tanya saja sama atasan saya, pak Sadiman.,”

Namun disela-sela pertanyaan yang di lontarkan kepadanya, ada suatu kalimat yang diduga perbuatan melecehkan profesi wartawan, “kalo abang tanya-tanya, saya gak tau bang. Kalau saya punya uang, pasti saya kasih keabang”. Cetus Afan kepada wartawan.

Hal itu sangat jelas, patut diduga melecehkan profesi wartawan yang sedang melaksanakan tugas sebagai sosial kontrol masyarakat terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Bekasi, dimana dalam hal ini wartawan yang bekerja di bawah payung hukum Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. (Sant)