TOPIKKITA.COM | BEKASI – Praktek Pungutan Liar (Pungli) kerap kali terjadi ditengah pandemi Covid-19 dimana pelaku pungli tersebut adalah salah satu oknum yang diduga Anggota Karang Taruna tingkat Kecamatan Cikarang Utara, telah melakukan pungli pada masyarakat dalam pembuatan e-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk), dengan jumlah uang yang cukup fantastis.

Hal itu diungkapkan oleh AS warga Kp. Cabang Kebon Kelapa, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, saat dirinya bermaksud membuat e-KTP karena hanya memiliki Surat Keterangan (SUKET).

Bertemulah dengan oknum BR yang diduga anggota Karang Taruna Kecamatan Cikarang Utara yang memang sudah dikenalnya dengan meminta bantuan agar di cetak e-KTP dengan memberikan Foto Copy Suket dan Foto Copy KK.

Setelah beberapa hari berjalan, e-KTP milik AS telah jadi, yang diurus oleh BR dengan memberikan uang Rp. 50 ribu sebagai tanda terimakasih. Namun tanpa diduga, BR meminta uang sebanyak 150 ribu. AS dengan tegas tidak menuruti permintaan BR.

Namun beberapa hari kemudian BR ngotot menagih AS melalui pesan WhatsApp, dengan dalih kurangnya pembayaran e-KTP yang di cetaknya.

“Orangnya WA mulu, nagih, katanya kurang 100 ribu lagi, padahal saya sudah kasih 50 ribu saat jadi e-KTP, tapi kata orangnya, disana dia bayar orang dalem 100 ribu, jadi totalnya saya harus membayar 150 ribu”, Keluh AS kepada awak media. Kamis (18/03/2021).

AS juga sudah menegaskan, bukankah e-KTP adalah Program Nasional yang seharusnya gratis, namun BR kembali dengan dalihnya bahwa dirinya juga membayar 100 ribu kepada orang dalam untuk mencetak KTP sehingga BR harus menutupi kekurangan pembayaran AS, maka dasar dari itu BR selalu menagih.

Mendapatkan informasi terkait adanya dugaan pungli e-KTP,  awak media mencoba mengkonfirmasi pihak Kecamatan dari Kepala Seksi (KASI) Catatan Sipil tingkat Kecamatan, namun sedang tidak berada dikantor. Informasi yang didapat, sedang melakukan suntik vaksinasi. Mencoba kembali konfirmasi kepada Camat Cikarang Utara, namun tidak ada di tempat, sedang rapat di luar.

Sampai berita ini ditayangkan, belum ada informasi yang didapat dari pihak Kecamatan dengan adanya dugaan oknum yang melakukan pungli e-KTP di Cikarang Utara. Diduga, tidak menutup kemungkinan adanya oknum pegawai kecamatan yang ikut bermain.

BACA JUGA :  Diduga Pelaku Penyebar Hoax Pasar Baru Kembali Berulah, Ahli Waris Meminta Polisi Segera Bertindak

Jika mengingat aturan yang berlaku, bahwa Pungutan Liar (PUNGLI) tidaklah dibenarkan, seperti yang tertera pada Pasal 95 B juncto Pasal 79A Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 95 B menyebutkan, setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT (Unit Pelaksana Tugas) Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). (Sant)