TOPIKKITA.COM | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan dalam hal penanganan covid-19 akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari untuk lima daerah (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi (Bodebek). Minggu (12/04/2020).

Hal ini sudah dikeluarkan ketetapan resmi oleh gubernur melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat No 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan covid-19 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 15 April 2020 di lima daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan PSBB guna mencegah meluasnya penyebaran covid -19, yaitu diberlakukan pembatasan aktivitas diluar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan di wilayah Bodebek.

Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib : melakukan cuci tangan dengan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol dan prilaku hidup bersih sehat (PHBS) serta menggunakan masker pada setiap aktipitas di luar rumah.

Pembatasan aktivitas luar rumah yaitu meliputi : institusi pendidikan, aktivitas bekerja ditempat kerja, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, serta pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

PSBB untuk penghentian sementara aktivitas bekerja dikecualikan bagi : instansi pemerintahan, instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bidang pemenuhan kebutuhan masyarakat selama pelaksanaan PSBB. Selain itu di kecualikan juga bagi pelaku usaha yang bergerak pada sektor : kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, induatri strategis, pelayanan dasar utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan atau kebutuhan sehari – hari. Juga dikecualikan bagi organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan atau sosial.

Untuk kegiatan sosial dan budaya, di kecualikan juga dalam hal : hitanan, pernikahan dan ta’ziah serta pemakaman yang bukan karena covid-19. Hal demikian akan tetapi pelaksanaannya hanya dibolehkan dengan dihadiri oleh kalangan terbatas atau keluarga inti. *(red)