Sujana, Panitia PTSL Desa Lenggahsari

TOPIKKITA.COM | BEKASI – PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Masyarakat Desa Lenggah Sari, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, mengucapkan terimakasih atas adanya program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang sangat membantu menertibkan administrasi dalam bidang pertanahan.

Zakaria, Masyarakat Pemohon PTSL

Sebelum warga mengucapkan rasa terimakasihnya kepada Panitia PTSL Desa Lenggahsari, hal itu diterangkan terlebih dahulu oleh Sujana selaku salah satu anggota Panitia PTSL tingkat Desa. Dirinya memaparkan, adanya program PTSL yang di terima oleh Desa Lenggahsari pada tahun 2020 dengan seluas 3400 bidang.

“Untuk kuota PTSL Pada tahun 2020 di Desa Lenggahsari untuk pengukuran bidang sejumlah 3400, tapi untuk kuota buku 3000, yang sudah jadi buku pada tahun 2020 itu 1700 buku dan masih tersisa di sekitar 1300 yang belum jadi.”Terangnya.

Sebelum program PTSL ini berjalan, pemerintah Desa Lenggahsari sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu bahwa biaya yang di keluarkan Rp. 150.000, itu pun bagi warga yang sudah memiliki kelengkapan alas hak, namun kebanyakan warga masih belum melengkapi berkas atau masih kosong itu perlu pemberkasan apakah jual beli atau hak waris, itulah perlu Alas hak, namun warga belum banyak memahami hal tersebut.

Memang Program PTSL ini untuk sipemohon wajib mengeluarkan uang Rp. 150.000,  ini mengacu kepada SKB 3 MENTERI pada Diktum ke Tujuh poin 5, namun pada Diktum ke Delapan disebutkan bahwa untuk pembuatan Akte, SSP, dan BPHTB di bebani kepemohon, artinya bagi warga yang berkasnya belom ada sama sekali harus di lengkapi, dan itu harus jelas riwayat Tanah nya disitu perlulah biaya.

“Adapun warga yang memberikan uang untuk buku nya yang sudah jadi adalah uang keikhlasan dari kebijakan pemohon yang tidak pernah di paksakan atau di patok mereka memberi keinginan mereka sendiri, selain itu biaya yang melengkapi berkas atau memiliki hak alas hanya Rp. 150. Ribu” Ujarnya Sujana kepada awak media Minggu (14/03/2021).

BACA JUGA :  Pers Indonesia Sudah Saatnya Mendapat Insentif Ekonomi

Disindir terkait adanya oknum yang melakukan pungli, Sujana memaparkan yang saya tau itu atas nama Tunas Siregar sebagai pemohon untuk pembuatan sertifikat dengan dua bidang, namun harus di garis bawahi bahwa permintaan tersebut sebelum adanya program PTSL jadi permohonan dari pemohon masuk dalam Reguler.

Masyarakat Desa Lenggahsari yang mendapatkan Program PTSL, Mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah telah dibantu dalam pembuatan surat tanah.

Masih Kata Sujana, satu bulan kemudian timbullah Progam PTSL di Desa Lenggahsari dan itu pun di sosialisasikan oleh Sekdes, karena kebetulan yang mengurus itu adalah sekdes namun karena sekdes lagi kurang sehat saya mewakilinya, saat di tawarkan kepada pemohon reguler atau PTSL si pemohon menjawab bahwa apapun itu yang penting suratnya jadi.

“Berkas atas nama Tunas Siregar sudah jadi selesai, dan itu pun diberikan langsung di BPN oleh orang BPN nya, dan dia sama sekali tidak adanya keberatan atau pun Komplain kepada pihak Pemerintah Desa maupun panitia PTSL, malah pemohon sangat berterimakasih sudah di bantu karena sertifikatnya sudah jadi.”Tegasnya Sujana.

Dirinya berharap kepada rekanan sosial kontrol yang menjadi mitra bagi pemerintah, tolong jika memang ada warga atau masyarakat yang Komplain atau merasa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku terkait program PTSL ini, Dirinya menyarankan untuk datang saja ke Desa atau ke Panitia agar menjadi berimbang Informasi yang diberikan menjadi tidak sebelah pihak, karena fakta kondisi di lapangan itu berbeda jauh.

Ucapan terimakasih juga di sampaikan oleh beberapa warga Desa Lenggahsari, salah satunya Zakaria warga Kp. Bugis RT. 22/03, Desa Lenggahsari sebagai pemohon, dirinya menerangkan bahwa benar telah membayar dengan ketentuan yang ada yaitu Rp. 150,000.

“Pelayanannya baik dan saya tidak ada masalah, untuk PTSL saya bayar 150.000, adapun untuk lainnya sekedar tip saja saya dengan ikhlas memberikan uang rokok untuk panitia, tanpa adanya paksaan apapun, dengan adanya PTSL ini saya punya sertifikat yang tadinya cuma AJB sekarang kepemilikan tanah saya jelas, kalaupun ada berita miring yang katanya dipungut biaya itu hanya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab saja” Ucapnya.

BACA JUGA :  73 Warga Desa Tanjungbaru di Swab Antigen, 12 Orang Reaktif

Dengan nada polosnya Zakaria sebagai pemohon menerangkan bahwa mengajukan sejumlah tujuh bidang tanah dan hanya tinggal satu bidang saja yang belum jadi, dirinya juga mengungkapkan terimakasih kepada pemerintah atas adanya program PTSL yang sangat membantu dalam pembuatan sertifikat.

Hal senada disampaikan oleh Wahyudin warga Kp. Bugis RT. 22/03 sebagai pemohon dalam program PTSL, dirinya hanya mengajukan satu bidang tanah, dan mengucapkan terimakasih banyak kepada pemerintah atas Program PTSL.

“Untuk pribadi saya cuma satu bidang dengan luas 287 meter, tidak ada kendala dalam pengurusannya Cuma 150.000 saya sangat senang, dan  berterima kasih dari yang tadinya tidak punya surat tanah sekarang menjadi punya surat, harapan saya kedepan lebih maju lagi” jelasnya kepada awak media.

Disela-sela wawancara dengan beberapa warga Lenggahsari yang telah mendapat surat tanah dari Progam PTSL secara bersama-sama mengucapkan terima kasihnya kepada pemerintah dengan adanya PTSL yang telah membantu mereka. (Sant)