TOPIKKITA.COM | BEKASI – Terkait sengketa tanah yang berlokasi di wilayah Babelan, masih berjalan dengan dikuasainya fisik dan lahan oleh salah satu ahli waris, karena lahan milik Iyah Binti Endik yang merupakan tanah adat yang belokasi di RT001/001, Kadus I, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Pakai nomor 8 tahun 1998 dan juga diklaim bahwa tanah tersebut adalah TKD Kedung Jaya. Demi mempertahankan haknya, Iyah Binti Endik menggandeng lembaga Bantuan Hukum Babelan yamg di motori Ardi Wijaya.

Pembina LBH Babelan, Ardi Wijaya mengatakan kepada awak media, Rabu (10/02/202), ia mengatakan bahwa demi membela kliennya, LBH Babelan bergerak cepat dengan menyurati para pihak. “Agar mengetahui bahwa lahan milik kliennya tersebut dengan nomor C 157 adalah milik Iyah Binti Endik yang saat ini dikuasi oleh Pemkab Bekasi dengan terbitnya SHGP,” ucapnya.

“Atas dasar tersebut, Pemerintah Kecamatan Babelan akhirnya mengundang para pihak untuk melalukan mediasi pada hari Kamis (8/10/2020) bertempat di aula kantor Kecamatan Babelan,” ujarnya.

Di ruang kerjanya, Ketua LBH Babelan
Juhro Kelana menjelaskan, “tentang Tanah Hak Guna Pakai Sertifikat Nomor 8 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat l Kabupaten
Bekasi dengan luas 138.028 meter, Dasar Alas Hak Milik Adat yang berlokasi di RT 001 Kadus I Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, yang di klaim oleh Pemerintah Desa Kedung Jaya bahwa tanah tersebut adalah TKD Desa Kedung Jaya. Atas dasar itu kami LBH Babelan menyurati para pihak,” terang Juhro Kelana, Ketua LBH Babelan. Rabu (10/02/2021).

Alhamdulillah pada hari Kamis (8/10/2020) lalu, dilakukan mediasi, dan Desa Kedung Jaya tidak memiliki cukup bukti terkait data-data atau surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik TKD. Dan saat itu hanya ada penyampaian secara lisan oleh H.A Mugeni ke Kepala Desa Kedung Jaya.

“Tanah tersebut juga di klaim oleh H.A.Mugeni dengan memasang plang bertuliskan : Tanah Ini Milik Adat An H.M. Ramin (alm) tercatat pada Leter C Desa Babelan Kota No.6 Psl 47 luas 15.000 meter, C Desa 157 dan 824 Psl 47 luas 24.150 meter, dan C Desa No. 82 Psl 48 luas 10.700 meter, yang dibuktikan dengan Surat Peta Rincik dan Leter F yang diberikan kepada Camat foto copy-nya,” ucapnya.

BACA JUGA :  Aliong Mus : Lawan Saya Tidak Ada Yang Sepadan

Ardi Wijaya Pembina LBH menambakan, ” pihak Kami sudah melayangkan dua kali surat somasi ke Pemkab Bekasi, dalam hal ini ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bekasi, namun pihak BPN Kabupaten Bekasi memberikan jawaban yang menurut Kami tidak Signifikan dan berdasar,”

Lanjut Ardi, “tak sampai disitu saja, pihak Kami juga sudah melakukan somasi ke ASDA (Aset Daerah) Kabupaten Bekasi dan bahkan sudah dilakukan mediasi, namun pihak ASDA tidak bisa menunjukkan bukti yang otentik atas HGP no 8 tersebut,” papar Ardi.

Kami selaku Kuasa Hukum dari Klien Kami, akan terus melakukan dan menempuh cara untuk memperoleh hak atas tanah tersebut,” tutup pembina LBH Babelan. (Red)