TOPIKKITA.COM | BEKASI – Kabupaten Bekasi adalah daerah dengan landasan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan beragama, sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Bekasi.

Namun dalam kenyataannya di masyarakat masih banyak di temukan berbagai bentuk perbuatan yang merupakan penyakit masyarakat. Seperti lokalisasi, prostitusi, panti pijat plus, penyalahgunaan narkoba, miras, hak – hal tersebut membuat resah masyarakat. Belum lagi soal adanya gangguan ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai – nilai kehidupan lainnya yang ada di Kabupaten Bekasi.

Rasa aman, nyaman dan tenteram perlu di wujudkan. Oleh karena itu, hal – hal yang menjadi penyakit masyarakat di perlukan aturan tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pelarangan, serta penindakan, agar terhindar dari gangguan atau dampak negatif yang akan timbul di lingkunga masyarakat.

Diantara penyakit masyarakat yaitu prostitusi, GLBT, perjudian, narkoba, miras, gelandangan dan pengemis, dan sebagainya.

Dan pada hari Rabu 9 September 2020, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mengadakan rapat bersama dengan ketua Pansus, Dinsos, BNK , Lembaga Anti Narkoba (LAN), Pol PP, MUI dan beberapa ormas Islam.

Dalam raperda tersebut, menurut ketua Pansus, pemerintah daerah akan memberikan sanksi kepada pelaku penyakit masyarakat berupa hukuman penjara 3 bulan, denda 50 juta rupiah, termasuk rehabilitasi dan pembinaan.

“Kami menunggu persetujuan para tokoh agama. Karena ini belum final, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya hari Jumat 25 September 2020.” papar Hendra Cipta Dinata selaku ketua Pansus.

“Kami pun akan memperhatikan apakah hukuman penjara pantas untuk mereka bagi pelaku penyakit masyarakat ini, ataukah hanya berupa bimbingan dan pembinaan. Sedangkan untuk penyakit masyarakat pengguna narkoba, mungkin kami akan merehabilitasi mereka,” sambung ketua Pansus.

Sementara dari komisi IV yang di wakilkan oleh Fatmah Hanum mengatakan, “Kami siap menerima aduan masyarakat baik secara langsung, lewat email atau lewat handphone. Kami lebih mengutamakan pencegahan. Pencegahan ini kami percayakan kepada para asatidz yang selalu memberikan penjelasan lewat ceramah di masjid – masjid, pondok pesantren dan sebagainya,” ujar Fatmah Hanum.

Sementara dari Lembaga Anti Narkotika (LAN) Kabupaten Bekasi yang di wakilkan oleh Endang Aby Manyu sebagai ketua bidang rehabilitasi, ia mengatakan, “Saat ini kita sedang darurat narkoba. Dan Kabupaten Bekasi sudah mulai zona merah dengan terungkapnya kasus sabu – sabu yang jumlahnya fantastis, dan merupakan jaringan internasional. LAN akan memaksimalkan terjun langsung ke sekolah – sekolah dan kantor pemerintahan. Kami pun ingin sekali mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkoba di perusahaan – perusahaan yang ada di kawasan industri,” terang Endang.

“Menurut kami dari LAN, untuk penyakit masyarakat pengguna narkoba adalah dengan rehabilitasi, bukan penjara. Karena penjara bukan penyelesaian bagi mereka, melainkan awal dari timbulnya masalah baru.” tutupnya. (TS)