TOPIKKITA.COM | BEKASI – Sehubungan dengan adanya temuan dugaan maladmistrasi dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAPBD) TA 2019, maka dengan ini kami atas nama komite masyarakat peduli indonesia (KOMPI) mengambil sikap dan langkah-langkah konkrit dalam menyikapi persoalan tersebut diatas sebagi bentuk tanggung jawab dan berperan aktif dalam melakukan social control terhadap kebijakan pemerintah agar bisa tercapai good and clean Governace sebagimana yang diamanatkan undang-undang.

Terkait dugaan maladmistrasi PPAPBD Kabupaten Bekasi TA 2019 KOMPI melayangkan surat ke Gubernur Provinsi Jawa Barat, Jum’at (02/10/2020) perihal permohonan pembatalan PPAPBD. Sebelumnya KOMPI bersurat ke Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengklarifikasi temuan kejanggalan Laporan Capaian Kinerja Makro di PPAPBD Kabupaten Bekasi TA 2019 dan kami menerima jawaban dari BPKD Kabupaten Bekasi dengan surat benomor : 900/374/BPKD, pada intinya isi surat tersebut menyatakan bahwa membenarkan temuan dari KOMPI terhadap Informasi yang disampaikan tidak akurat, transparan, akuntable, dan objektif. Dan ketika Raperda yang telah di Paripurnakan oleh DPRD bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka Pemerintah provinsi Jawa Barat sebagai perwakilan pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap Raperda.

Melalui surat kami dari KOMPI, kami mendesak Pemprov Jabar untuk membatalkan Raperda tersebut danmenunggu jawaban surat yang sudah kami sampaikan, yang selanjutnya nanti akan kami tindak lanjuti ke Mendagri guna melakukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).

Pelaku terkait tersebut harus bertanggung jawab dan dikenakan sanksi untuk mengganti kerugian negara akibat dari kesalahan ataupun kelalaiannya, sebab PPAPBD ini sangat krusial sebagai tolak ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang juga sebagai acuan pembangunan di tahun berikutnya. Jika yang dijadikan landasan pembangunan saja banyak kekeliruan, bagaimana pembangunan berjalan dengan baik. Kabupaten Bekasi ini luas dengan tingkat kompleksitas kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi.

Kami berharap Pemda Kabupaten Bekasi agar serius dalam pengelolaannya, jangan terkesan main-main dan di gampangkan. Kalau tidak mampu, pihak-pihak terkait ini legowo untuk mundur dari jabatannya. Karena mereka ini di gaji oleh rakyat, artinya untuk kepentingan rakyat harus bekerja dengan profesional dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah di tetapkan. (Red)

Oleh : Ergat Bustomy (Ketua umum KOMPI), Minggu, 04/10/2020.