TOPIKKITA.COM | BEKASI – Komunitas Intelektual Muda (KIM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Bekasi, Selasa (4/5/2021).

“Tidak ada kesejahteraan hari ini pada guru pengajar di Kabupaten Bekasi, yang ada intimidasi tentang nasib mereka yang tidak jelas selama menjadi guru pengajar untuk mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Bekasi,” tutur pendemo yang berorasi didepan kantor Bupati Bekasi.

Dalam aksinya, para pendemo juga melakukan doa bersama untuk mendoakan Kabupaten Bekasi. Aksi yang dilakukan KIM-GMBI ini dijaga ketat oleh  petugas kepolisian dan satuan polisi pamong praja Kabupaten Bekasi.

“Kami berikan raport merah kepada bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, karena kami anggap gagal menjalankan roda pemerintahan di kabupaten Bekasi, termasuk tidak ada kemajuan yang signifikan yang dapat dibanggakan masyarakat”, lanjut pengunjuk rasa.

Selain itu, menurut Ketua KIM GMBI Kabupaten Bekasi, Ardi, kurang transparannya anggaran Covid-19 yang mencapai 240 milyar dan diduga tidak sampainya ke masyarakat, terlebih pemerintah kabupaten Bekasi seperti tidak berani mempublikasikan anggaran covid-19 yang luar biasa tersebut.

“Kami sebagai intelektual muda gerakan masyarakat bawah Indonesia jelas sangat kecewa dengan pemerintah kabupaten Bekasi yang seolah menutupi anggaran pantastis covid-19 yang mencapai 240 milyar rupiah, namun realisasinya bantuan hanya sekali dan tidak merata yang di dapati warga kabupaten Bekasi”, tegas Ardi.

Pendemo juga dalam orasinya, meminta Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan meminta untuk segera turun ke Kabupaten Bekasi untuk meng-audit serta memeriksa anggaran Covid 19.

“Kami akan meminta BPK mengaudit anggran tersebut dan juga meminta KPK agar secepatnya turun ke Bekasi untuk memeriksa para oknum yang dianggap telah melakukan penyelewengan dana covid 19” lanjut Ardi.

KIM GMBI juga meminta Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, untuk mundur dari jabatannya.

“Karena Bupati Bekasi kami anggap telah gagal untuk membangun kabupaten Bekasi, karena saat ini pemerintahan dibawah dia hanya jalan di tempat”. tutup Ardi. (Red)

BACA JUGA :  Proyek Tower Di Karangsetia Milik PT.IBS Diduga Belum Mengantongi Izin