TOPIKKITA.COM | BEKASI – Calon tenaga kerja ataupun yang sudah bekerja, agar semakin produktif dalam bekerja bukan hanya wajib rapid test guna memastikan bebas Corona selain itu juga wajib rapid tes urin guna memastikan bebas narkoba. Hal tersebut dikatakan ketua Lembaga Anti Narkoba (LAN) Kabupaten Bekasi Edi YP dalam kunjungan kerja di kantor  Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bekasi Raya dan di sambut baik oleh Doni Ardon ketua SMSI Bekasi Raya, Jl. Boulevard Jababeka, Ruko Thamrin Boulevard no. 61-62, Kelurahan Sertajaya, Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat. Rabu (28/10/2030).

Edi YP memaparkan bahwa pemeriksaan narkoba atau tes narkoba yang diselenggarakan oleh pengusaha pada umumnya dilakukan pada saat rekruitmen tenaga kerja, yakni pada tahap pemeriksaan kesehatan. Dalam tahapan ini merupakan hal wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf (a) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/Men/1980 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja (Permenakertrans 2/1980).

“Pada dasarnya, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang prima, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan. Sehingga, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja lainnya terjamin. lihat Pasal 2 ayat (1) Permenakertrans 2/1980,” Ujar Ed YP.

“Kita tentu mengamini bahwa pengusaha manapun tidak pernah mau mempekerjakan karyawan yang terganggu kesehatannya. Artinya, pengusaha pun tidak mau mempekerjakan pekerja yang mengkonsumsi narkoba, karena bisa berakibat membawa kerugian bagi perusahaannya. Oleh karena itu, tes narkoba pada saat perekrutan pegawai wajib dilakukan oleh pengusaha karena dinilai penting dilakukan.” tegas Edi YP.

Pemerintah Indonesia telah membuat regulasi yang mengatur secara khusus mengenai hal ini, dan peraturan lebih khusus tentang pemeriksaan narkoba baik bagi karyawan yang belum bekerja maupun karyawan yang sudah bekerja dalam perusahaan yang bersangkutan adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.11/Men/Vi/2005 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja (Permenakertrans 11/2005), khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) Permenakertrans 11/2005.

Bunyinya seperti berikut : “Pengusaha wajib melakukan upaya aktif pencegahan dan penanggulangan  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja”.

“Ingat ya, ada kata wajib. Jika pengusaha tidak melaksanakan peraturan tersebut, maka LAN akan melaporkan ke Pak Menteri, agar di lakukan pembinaan lebih mendasar, ” Edi YP mengingatkan. (Red)