TOPIKKITA.COM |BEKASI – Terkait banyaknya jabatan yang kosong di pemerintahan Kabupaten Bekasi, ketua DPRD Aria Dwi Nugraha meminta Bupati Eka Supria Atmaja agar segera melakukan pengisian pada jabatan yang kosong di instansi lingkungan pemerintahan yang di pimpinnya agar tetap berjalan lancar. Diketahui kekosongan kursi jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hampir ratusan jabatan.

Saat dikonfirmasi diruang kerjanya (06/7), Aria Dwi Nugraha yang akrab disapa Bang Ari kepada awak media topikkita.com mengatakan, “Saya meminta kepada Bupati Bekasi, Eka Supriatmaja agar segera mengisi jabatan yang kosong di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Sebab kalau tidak segera di lakukan pengisian jabatan yang kosong, dapat menghambat kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Coba saja kalau satu orang memegang dua jabatan, kan repot. Entar ke sana, entar ke sini. Ini belum selesai, yang ono nungguin, kan repot kalau begitu,” Ujarnya.

Ditempat terpisah, Direktur Jendela Komunikasi (JEKO) Bang Bob menjelaskan bahwa paling banyak jabatan kosong untuk eselon IV yang jumlahnya kurang lebih 100 jabatan.

“Ini aneh, kenapa didiamkan saja oleh Bupati Bekasi, kekosongan jabatan ini. Karena jumlahnya mencapai ratusan lebih,” katanya.

Hasil rincian Bob, untuk bagian jabatan eselon IV ada 100 lebih jabatan yang kosong. Kemudian untuk jabatan eselon III ada 30 lebih. Bahkan, jabatan strategis untuk eselon II mencapai lima kursi yang kosong. “Tapi kenapa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019 mampu diraih oleh Pemkab Bekasi,” ungkap dia.

Menurut dia, dengan banyaknya kursi jabatan yang kosong itu sebagai bukti Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja kurang serius dalam menjalankan roda organisasi. “Salah satu contohnya saja, jabatan Kasat Pol PP, sudah hampir setahun masih saja dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), kenapa dibiarkan?” ujarnya.

Padahal, kata Bob, status jabatan Plt sifatnya sementara. Selain itu juga, kata dia, seorang Plt tidak memiliki kewenangan kebijakan strategis di Organisasin Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya.

“Termasuk masa jabatan Plt itu hanya diperbolehkan enam bulan, tidak bertahun-tahun. Menjabatnya hanya tiga bulan, lalu diperpanjang tiga bulan. Disitu badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) melakukan persiapan mencari calon devinitif,” pungkasnya. (sar/san)