Kasus PPK Cikarang Timur, Bawaslu Tetapkan Tidak Bersalah

TOPIKKITA.COM | BEKASI – Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi menyatakan PPK Cikarang Timur tidak terbukti bersalah.

Dalam keputusan sidang yang dibacakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, bahwa petugas Pemilu PPK Cikarang Timur dinyatakan tidak bersalah dan sudah bekerja dengan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Bacaan Lainnya

“PPK Cikarang Timur dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada penetapan hasil pemilihan umum sudah sesuai dengan tata cara prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” Tegas Akbar Khadafi. Senin (18/03/2024).

Oleh karenanya PPK Cikarang Timur yang diketuai oleh Anrian Nurul Furqon sebagai terlapor dinyatakan tidak bersalah sesuai undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, peraturan no. 7 tahun 2022 tentang Badan Pengawas pemilu  tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, juga peraturan Bawaslu no. 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu.

“Memutuskan, terlapor tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” Diucapkan Akbar dan diketuk palu.

Diketahui sebelumnya PPK Cikarang Timur dilaporkan oleh para simpatisan pendukung Caleg nomor urut dua, Boby Agus Ramdan, dari Partai PKB Dapil 7 atas dugaan adanya pergeseran suara partai PKB sejumlah 496 suara dari sejumlah 207 TPS di Cikarang Timur untuk Caleg nomor urut satu, Ahmad Tetuqo Taqiyidin.

Dalam prosesnya, kemudian ketua PPK Cikarang Timur bersama Panwas Cikarang Timur telah menganulir dan mengembalikan suara tersebut kembali seperti semula sesuai data C1 yang sinkron antara data yang dimiliki oleh pihak PPK, Panwas dan para pendukung Caleg.

Dalam hal ini Akhmad Alamsyah membeberkan, bahwa dirinya berharap kepada pihak KPUD agar bisa menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat.

“Kesampingkan dulu jika ada unsur kedekatan, ataupun ikatan organisasi, jangan mengorbankan nama baik KPU ataupun mengorbankan orang lain,” Tandasnya. Senin (04/03/2024).

Dalam hal kasus yang sama penggelembungan suara, juga terjadi di Kecamatan Cikarang Selatan (masih dapil 7) para simpatisan pendukung caleg nomor urut dua memprotes pihak penyelenggara PPK Kecamatan Cikarang Selatan dengan temuan dugaan adanya pergeseran suara mencapai seribu lebih untuk caleg nomor urut satu partai PKB dengan dasar data C1 yang dimiliki oleh para pengadu. Jum’at (01/03/2024).

Namun dalam hal ini para simpatisan pendukung Caleg nomor urut dua belum melaporkan secara resmi kepada pihak Bawaslu Kabupaten Bekasi.

Hingga akhir saat ini, sebagaimana disampaikan oleh kordinator Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Khoerudin, pihak Bawaslu sudah menerima delapan pengaduan kasus dugaan pelanggaran Pemilu.

“Sejak awal Maret pasca rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan, kita sudah menerima delapan laporan pengaduan. Enam diantaranya sudah kami proses dan sedang berjalan,” ujarnya. Sabtu (16/03/2024).

Delapan laporan aduan tersebut, Khoerudin mengatakan bahwa di antaranya adalah Kecamatan Cikarang Timur satu laporan, Kecamatan Pebayuran empat laporan, Kecamatan Sukakarya satu laporan, Cikarang Barat satu laporan dan ada satu lagi Kecamatan Pebayuran.

Dari penuturan Khoerudin, bahwa pihak Bawaslu hingga saat ini sudah berusaha bekerja sesuai mekanisme peraturan yang ada.

“Yang jelas, kami bekerja sudah sesuai mekanisme peraturan yang ada,” tuturnya.

Kasus -kasus pelaporan yang sudah ditangani Bawaslu umumnya berjalan lancar, hanya laporan terkait PPK Kecamatan Pebayuran yang agak tersendat.

“PPK Kecamatan Pebayuran sudah beberapa kali dilakukan pemanggilan, tapi selalu mangkir,” pungkasnya.

Pos terkait