TOPIKKITA.COM | CIKARANG UTARA, BEKASI – Kantor hukum Teratai Keadilan Nusantara (TKN) pimpinan Deni Wijaya, SH., yang berkantor di Jl. Ebony 1 blok A5/01 RT. 003/010, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyikapi adanya berbagai persoalan ketenagakerjaan di masa – masa pandemi covid 19.

Imbas masa pandemi mengakibatkan banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan tanpa memberikan hak-hak pekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Deni Wijaya bertutur, akhir – akhir ini banyak yang telah datang kepadanya baik untuk konsultasi maupun meminta untuk menjadi kuasa hukum terkait persoalan PHK dari perusahaan tempatnya bekerja.

Kepada awak media, dikantornya Deni Wijaya pengacara yang sering memberikan bantuan hukum geratis kepada kliennya yang kurang mampu ini, dia memberikan beberapa kesimpulan terkait permasalahan kerja kontrak. Sabtu (20/06/2020).

Melalui tulisannya, dia menyimpulkan sebagai berikut :

  1. Pekerja kontrak yang di putus sebelum habis masa kerja menyalahi aturan perjanjian awal tidak sesuai dengan perundang undang yang berdasa kan undang-undang no.13 tahun 2003 pasal 62 yang berbunyi
    Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
    Dan apabila pihak pengusaha mengakiri pemutusan hubungan kerja di karenakan kondisi pandemik atau covid 19 maka tidak sesuai dengan pasal 61 undang-undang no.13 tahun 2003
    Pasal 61
    Perjanjian kerja berakhir apabila :
    a. pekerja meninggal dunia;
    b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
    c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
    d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
  2. Upah yang di bayarkan di potong 50% tidak bisa langsung di potong tanpa sepengetahuan antara kedua belah pihak dan harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak jika tidak ada kesepakan maka upah yang di bayarkan pengusaha ke buruh nya di anggap di bawah upah minimum atas dasar undang-undang no.13 tahun 2003 Pasal 90 (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
  3. Akan di kenakan Acaman pidana berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) menyatatakan:
    “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
    Pasal 185 ayat (1) UUK menyatakan:
    “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”
  4. Pemaksaan untuk menyepakati perjanjian tanpa ada pembicaraan dan pembahasan isi dari surat yang telah di buat oleh pengusaha pihak pekerja di paksa untuk menandatangan ni suarat perjanjian tersebut, maka dari pihak ke dua mempunyai hak untuk menolak perjanjian tersebut jika dari pihak kedua tidak sependapat atau merugikan pihak ke dua maka asumsi pendapat hukum nya tidak sesuai dengan kitap hukum perdata
    Pasal 1324 Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.
  5. Dasar THR tidak di bayarkan atau di potong berdasarkan ketentuan perusahaan itu melanggar perundang-undangan yang ada Pasal 7
    (1) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh.
    (2) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.
    (3) Ketentuan mengenai tunjangan hari raya keagamaan dan tata cara pembayarannya diatur dengan Peraturan Menteri. Maka berdasarkan peraturan mentri ketenagakerjaan RI No.6 tahun 2016 Pasal 3 (1) Besaran THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
    b. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja x 1 (satu) bulan upah.

Deni berharap, agar perusahaan – perusahaan dalam mengambil keputusan PHK kepada karyawannya seharusnya di barengi dengan memberikan hak – hak mereka yang memang sudah menjadi kewajiban dari perusahaan. Agar masing – masing pihak tidak saling di rugikan. Terlebih dalam kondisi pandemi saat ini.

“Semua merasakan, dampak pandemi covid ini memang banyak membuat sisi perekonomian masyarakat berbagai lapisan sangat berdampak, tapi jangan sampai membuat keputusan yang merugikan sepihak. Dalam hal ini karyawan,” terang Deni.

“Bahkan dalam jangka dekat ini, kami akan membuat somasi kepada salahsatu perusahaan yang telah mem-PHK karyawannya sebanyak seratus orang lebih. Dan mereka memberikan mandat kuasa kepada kepada kami.” Pungkasnya.

(AM)