TOPIKKITA.COM | Bekasi – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD), Zuli Zulkipli resmi melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Raden Rara Mahayu Dian Suryandari ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan itu, terkait posisinya sebagai Kajari yang baru menjabat di wilayah Kabupaten Bekasi dalam acara “Kenal Sambut” yang di gelar Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja hingga menghabiskan anggaran uang puluhan juta rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi di Hotel Holiday Inn pada, Kamis 11 November 2019 lalu.

“Hari ini, Kajari Kabupaten Bekasi atau Kajari Cikarang sudah kita laporakan ke Bapak Presiden Jokowi melalui Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,” Papar ketua JMPD, Zuli Zulkipli. Kamis (21/11/2019).

Ketua JMPD, Zuli Zulkipli

Selain ke Presiden, kata Zuli, JMPD juga sudah melaporkan ke Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, Komisi Ombudsmen RI, Ketua DPR RI, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta.

“Kita sebagai aktivis penggiat anti korupsi sekaligus warga Bekasi melaporkan Kajari Cikarang yang baru ini, bukan mau menghakimi, tetapi kita khawatir kegiatan “Kenal Sambut” itu akan berdampak lemahnya kinerja Kejaksaan,” ungkap Zuli.

Kelemahan itu, tambah Zuli, karena ketidak enakan dengan para pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi yang begitu antusiasme dan terkesan berlebihan dalam penyambutan Kajari baru yang ditugaskan di Kabupaten Bekasi.

“Harusnya ditolak. Sebab, jika ada unsur gratifikasi, berlebihan, akan dapat mempengaruhi penegakan hukum di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. *(red)