TOPIK KITA, Bekasi – Daerah langganan penghargaan akhirnya kena OTT KPK juga, Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Oleh KPK dengan dikandangkanya 10 orang diduga tersandung kasus di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Mencoreng penghargaan yang selama ini diterima Bekasi,” hal ini di ungkap Adri Zulpianto Direktur Lembaga Kaki Publik ( Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik) dalam siaran Pers nya yang diterima redaksi melaui pesan whatsap Senin, (15/10/2018).

lebih lanjut Adri mengatakan, penghargaan yang selama ini diterima tidak bisa menjadi tolak ukur bersihnya suatu pemerintahan.

Terlebih penghargaan yang selama ini diterima Pemerintahan Kabupaten Bekasi tidak memiliki tolak ukur yang jelas, mengingat rusaknya fasilitas dan infrastruktur yang ada di kabupaten Bekasi” ungkap nya

Selain itu Lembaga Kaki Publik, menilai kebanggaan pemerintahan Kabupaten Bekasi yang telah menerima banyak penghargaan semestinya tidak menjadi Jumawa, Kaki Publik berharap KPK dapat mengungkap dan menangkap yang terlibat selain 10 orang tersebut yang telah di gelandang ke markas lembaga anti Rasuah ini senin dini hari tadi” ucap Adri.

Kaki Publik mendorong KPK untuk menyelidiki terhadap kasus lainnya yang ada di Dinas PUPR, seperti pembangunan asrama haji yang bermasalah yang telah menelan anggaran yang sangat besar, selain pembangunan Infrastruktur serta sarana prasarana yang dilakukan Dinas PUPR. OTT di Kabupaten Bekasi menjadi pukulan telak bagi Pemkab Bekasi, untuk lebih serius menjalankan pemerintahan dengan anggaran yang telah di sediakan, bukan hanya menerima penghargaan tanpa kinerja yang terbukti di setiap daerah di Kabupaten Bekasi,” tegas Adri

Zulpianto juga mengatakan Setelah OTT KPK ini setidaknya menjelaskan kepada masyrakat Kabupaten Bekasi betapa buruknya manajemen Pemerintahan Kabupaten Bekasi, berbanding terbalik dengan penghargaan yang diterima selama ini,”pungkasnya. [Red]