TOPIKKITA.COM | BEKASI – Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Bekasi mendukung sidak anggota DPRD Kabupaten Bekasi Budiyanto terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di Mega Proyek Meikarta, baru-baru ini.

LSM bahkan mencibir kinerja Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi yang lamban menangani permasalahan TKA ilegal dan penyebaran virus corona di Kabupaten Bekasi.

“Kami mendukung langkah dan upaya yang dilakukan pak dewan Budiyanto terkait tenaga kerja asing ini dan sebaiknya pemerintah tegas melarang keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia,” ungkap Ketua ormas Batara Karang, Edi Herdiansyah saat dihubungi wartawan via telepon selulernya.

Dia menjelaskan, tenaga kerja asing merupakan persoalan masyarakat luas, dimana di dalamnya juga terdapat hak masyarakat untuk bekerja di perusahaan yang berdiri di wilayahnya.

“Lanjutkan pak Budiyanto, kami mendukung bila perlu kita kembali turun ke jalan,” tegas Edi.

Sekjen Himpunan Mahasiswa Pengusaha Indonesia, Eeng menyatakan hal senada. Dirinya mendukung upaya yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Budiyanto untuk sidak terhadap Mega Proyek Lippo Cikarang yang diduga melibatkan ribuan Tenaga Kerja Asing ilegal.

“Kami, himpunan mahasiswa di Kabupaten Bekasi menolak perluasan jenis pekerjaan yang boleh diisi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA),” tegasnya.

Karena, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki TKA berpotensi mengancam keberadaan tenaga kerja lokal.

“Dengan membebaskan TKA bisa bekerja di berbagai jenis pekerjaan, akan membuat pencari kerja lokal asal Indonesia kesulitan mendapat pekerjaan,” ujar Eeng.

Oleh karena itu, mahasiswa mendukung langkah anggota Dewan Budiyanto sidak keberadaan tenaga Kerja Asing yang diduga ilegal di lokasi proyek Lippo Cikarang.

Secara terpisah, ketua umum LSM Sniper, Gunawan turut mendukung arah penolakan tenaga asing yang berpotensi mengancam tenaga kerja lokal.

“Saya siap aksi menolak TKA Ilegal di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Sebelumnya, aksi penolakan tenaga kerja asing di Kabupaten Bekasi dilakukan Ratusan umat Muslim yang mengatasnamakan diri Forum Ukhuwah Islamiyah (Fukhis) dan Persatuan Alumni (PA) 212.

Ratusan massa terlihat menggelar aksi penolakan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang ada di Bekasi di halaman Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Senin 17 Februari 2020.

Mereka mencurigai para pekerja asing itu ada dan bekerja di proyek Meikarta dan menuntut agar Pemkab Bekasi melakukan pendataan yang akurat untuk memastikan jumlah tenaga kerja asing yang ada di Bekasi saat ini. 

“Kami ingin Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki data yang akurat menyangkut jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal China. Karena ini menjadi satu-satunya cara mengantisipasi penyebaran virus corona,” kata Panglima Fukhis, Ustad Nanang Seno.

Para pengunjuk rasa meminta pemerintah daerah lebih ketat mengawasi proyek Meikarta. Sebab, di lokasi pembangunan itu dicurigai banyak TKA asal China yang masuk secara ilegal. *(TS)