TOPIKKITA.COM | CIANJUR – Isu mengenai dugaan korupsi yang mendera Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada pelaksanaan APBD 2019 makin menarik perhatian segenap elemen masyarakat, Jum’at (26/3/2021).

Bertempat di kantor Redaksi Berita Cianjur, sejumlah LSM, Ormas dan Organisasi Kemahasiswaan serta diundang juga Pusat Kajian Kebijakan Publik, Cianjur Riset Center (CRC), mereka berdiskusi dan membedah terkait dugaan korupsi pelaksanaan APBD 2019. Kamis (25/03/2021).

Pemberitaan dugaan korupsi senilai Rp. 1,2 T yang diduga kuat melibatkan Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, membuat geram banyak pihak. Hasil dari diskusi tersebut akan dilanjutkan dengan kajian lebih mendalam dan merencanakan untuk menggelar aksi.

Organisasi dan lembaga yang hadir pada diskusi tersebut antara lain LSM Pemuda, PMII, Kamubac, Gerakan Pituin Cianjur (GPC), Dupa Institute, Cianjur People Movement (Cepot), serta dihadiri pula sejumlah wartawan.

Saat diskusi, Direktur CRC, Anton Ramadhan membeberkan secara detail terkait alur dugaan kejanggalan dan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Bahkan Anton juga menunjukkan semua bukti dokumen secara lengkap.

“Saya senang diundang teman-teman aktivis atau pergerakan di Cianjur. Saya buka semua hasil kajian CRC untuk bisa sharing dengan banyak pihak. Awalnya saya diundang teman-teman untuk berdiskusi di tempat yang ditentukan teman-teman aktivis, hanya saya menyarankan di Kantor Berita Cianjur, karena banyak dokumen yang harus ditunjukkan,” ujarnya kepada beritacianjur.com.

Menanggapi terselenggaranya diskusi tersebut, Ketua LSM Pemuda, Galih Widyaswara mengapresiasi CRC dan Berita Cianjur yang telah menjadi nara sumber. Menurutnya, diskusi tersebut bukan awal dan akhir, namun akan menjadi kegiatan berkelanjutan.

Galih mengatakan, diskusi bersama tersebut bertujuan untuk membedah APBD terkait keterbukaan dan pengawalan APBD Cianjur. Hal tersebut dilakukan demi terciptanya percepatan pembangunan serta keterbukaan publik, agar masyarakat Cianjur cerdas dan mengetahui putaran APBD adalah milik masyarakat.

“Hasil diskusi tadi akan kami kaji lebih lanjut bersama teman-teman pergerakan di Cianjur. Kami juga akan merencanakan aksi tindak lanjut dari hasil diskusi pertama tadi,” ucap Galih.

Sementara itu, perwakilan dari LSM Pemuda lainnya, Ridwan mengungkapkan, pihaknya akan mendesak Pemkab Cianjur untuk bisa menjelaskan dugaan korupsi yang terjadi. Bahkan ia pun mendorong agar aparat penegak hukum segera turun tangan.

BACA JUGA :  LBH Babelan : Pemkab Bekasi Segera Serahkan Tanah Hak warga

“Kami sangat mengapresiasi CRC. Setelah dijelaskan CRC dengan bukti dokumen secara detail, kami jadi semakin jelas dan paham dari mana nilai Rp.1,2 T yang sudah ramai diberitakan. Dugaan pelanggarannya sudah sangat kuat. Ini tak bisa dibiarkan, harus segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. *(BeritaCianjur.com/red)