TOPIKKITA.COM | MALUKU UTARA – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Lingkungan Hidup ternyata saling lempar tanggung jawab soal pembayaran upah tenaga pengangkut sampah. Bagaimana tidak, penjelasan dari ke 2 Dinas tersebut sama – sama tidak mau bertanggungjawab untuk membayar gaji pengangkut sampah dengan alasan yang berbeda – beda.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pulau Taliabu, Arwin Tamimi ketika dikonfirmasi Via Whatssap pribadinya menjelaskan, bahwa pembayaran gaji tenaga pengangkut sampah sudah bukan pada pihaknya lagi, karena sudah menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

“tadi saya juga sudah sampaikan ke Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup agar lapor ke kadis segera bikin permintaan gaji untuk segera dibayar,” jelas Arwin, Rabu (8/01/2020).

“Itu tinggal bikin permintaan pembayaran gaji saja dan bayarkan, selesai,” tambahnya.

Berbeda dengan Arwin, Ridwan Buamona selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pulau Taliabu saat dihubungi tadi malam, justru menjawab singkat dan kembali melemparnya ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

“Itu ada di Perkim,” singkatnya.

Berdasarkan Pantauan media, akibat upah kerja belum di bayar, tenaga pengangkut sampah di ibu kota kabupaten Pulau Taliabu akhirnya mogok kerja dan membiarkan sampah berserakan di setiap bahu jalan ibu kota Bobong.

Mus, salah satu tenaga pengangkut sampah, saat ditemui di kediamannya, mengatakan bahwa upah kerja mereka belum jelas siapa yang akan bayar, sehingga mereka belum mau bekerja.

“Dari dua dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas lingkungan hidup tidak ada kejelasan yang akan membayar gaji bulan Desember 2019 itu siapa, soalnya mereka saling lempar tanggung jawab,” kata Mus, Rabu, 8/1/2020.

Tak hanya kejelasan soal gaji menurut dia, namun masih ada yang lain yaitu tempat pembuangan sampah yang lokasinya berada di Desa Ratahaya aksesnya sangat susah.

“bukan hanya gaji saja, kemudian lahan untuk pembuangan sampah yang ada di Desa Ratahaya akses kesana susah,” tutupnya. *(Hermawan)