DPRD Kabupaten Bekasi saat Sidang Paripurna

TOPIKKITA.COM | BEKASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menggelar Rapat Paripurna, Senin (06/7), dalam rapat tersebut membahas pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 09 tahun 2016 tentang Penyelengaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Menariknya pembentukan pansus tersebut dibuat secara mendadak dan tidak terdaftar dalam paripurna, dikarenakan tidak termasuk didalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (progpemperda).

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mengakui bahwa Perda tersebut tidak termasuk dalam progpemperda yang di paripurnakan tahun lalu, namun secara aturan penyisipan perda baru tersebut dapat dilakukan asal di setujui oleh para anggota DPRD dalam rapat paripurna.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Hudaya mengatakan, “Pada Perda no 09 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sudah tidak sejalan dengan kondisi saat ini, ditambah lagi saat ini pelayanan di fokuskan secara online, serta adanya peraturan baru dari pusat yaitu Perpres 96 tahun 2018 untuk mengakomodir pelayanan secara online, sehingga tidak relevan lagi dengan perda 09 tahun 2016 ini. Salah satunya yang mensyaratkan tentang dokumen surat pindah yang mengharuskan melalui RT dan RW, sementara untuk Perpres 96 tahun 2018 ini tidak lagi melalui RT dan RW. Jadi saya menghendaki aturan itu sejalan, karena Perda 09 tahun 2016 tidak ada pelayanan online, sementara dari Kemendagri mengedepankan pelayanan administrasi secara online sesuai dengan perpres 96 tahun 2018, jadi disesuai juga dengan Perbup 01 tahun 2019,” terangnya.

Hudaya menambahkan, bahwa payung hukum Adminduk ini tidak termasuk perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA). “Kalau itu tetap harus di kecamatan, karena saya sudah mengusahakan agar blanko KTP dan KIA sebanyak kurang lebih 30 ribu blanko. Jika dirasa kurang blankonya, kira kira sisa 1000 blanko lagi saya akan langsung minta lagi, sehingga tidak ada kata blanko kosong di kecamatan,” tegasnya. (Sant/Sar)