TOPIKKITA.COM | BEKASI – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, didapati memasang pamplet baner pengumuman mengenai ‘Tata Tertib Kunjungan : Tamu, Wartawan dan LSM’ yang dipasang didepan pintu gerbang sekolah, sontak membuat para kalangan insan pers dan LSM menjadi geram. Pasalnya, dalam tulisan tersebut dicantumkan paling atas nama instansi Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini ‘Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi’ (Kapolres).

Diduga, dengan mencatut nama jabatan Kapolres dalam tulisan tersebut, oknum yang mengatasnamakan kelompok Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sengaja melakukan hal demikian guna kepentingan pribadi dan kelompok untuk melindungi diri agar terhindar dari pengawasan kontrol sosial, sehingga mereka bebas melakukan hal-hal penyimpangan maupun praktek tindak pidana korupsi yang akan mereka lakukan secara terorganisir. Dalam hal kontrol sosial sebagai bentuk pengawasan dan informasi publik kepada masyarakat, negara memandatkan melalui undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang pada prakteknya dilaksanakan oleh wartawan.

Kapolres Metro Bekasi Kombes. Pol. Hendra Gunawan, S.I.K., M.Si., saat dikonfirmasi awak media, ia mengatakan, “Sedang di cek, pak” jawabnya melalui pesan WhatsApp.

Kapolres mengarahkan kepada awak media agar mengkonfirmasi ke Kanit Bintibmas Polres Metro Bekasi Ipda Suwari, untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Jumat (11/09/2020).

Ketika dihubungi melalui seluler pesan whatsApp, Ipda Suwari memberikan penjelasan bahwa beberapa poin perihal tulisan yang di pampang disekolah tersebut ternyata tidak sesuai dengan Memorandum off Understanding (MoU) / nota kesepahaman/kesepakatan sebagaimana yang dilakukan oleh pak Kapolres dengan MKKS.

“Siap Bapak, dalam MOU sudah jelas bapak. Yang ada dalam pamplet tidak masuk dalam MOU. MKKS saya telponpun tidak angkat,” terangnya.

Terkait permasalahan ini, praktisi hukum H. Ulung Purnama, SH.,MH., sebagai ketua kantor hukum PERADI UP dan Partners di Kabupaten Bekasi dirinya berpendapat bahwa, “dalam hal tersebut sangatlah jelas, diduga oknum yang telah mencatut nama intansi polisi dalam hal ini Polres, dalam MoU tersebut telah melanggar pasal berlapis dan dapat dijerat degan pasal 378 KUHP dengan rumusan pasal sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Dilanjutkan dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP : “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Serta dapat dikenakan juga pasal 263 KUHP : ayat 1. Berbunyi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat degan pidana penjara paling lama enam tahun”

Dan ayat 2 berbunyi. “Akan diancam degan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,” jelas H. Ulung.

Dikabarkan bahwa beberapa waktu lalu Nopiandi selaku ketua MKKS SMKN Kabupaten Bekasi memang pernah beraudiensi degan Kapolres Metro Bekasi, dan di dalam MoU ada salah satu item pada pasal 4 ayat D yang Berbunyi : “Hal-hal yang berkaitan dengan masalah kriminalitas dan gangguan dengan pihak-pihak yang tidak berkepentingan”.

Menurut hemat saya, kata H. Ulung, “selaku ketua MKKS, bahwa dijabarkan dalam tata tertib adalah bersifat umum untuk menjaga dan mengatur tamu yg akan berkunjung serta tidak merugikan hak-hak setiap tamu. Dan dimanapun juga, sah-sah saja setiap instansi untuk membuat tata tertib. Apalagi di Musim pandemi covid 19,” pungkasnya. (Red)