Irjen Pol. (Purn) Dr. Bibit Samad Rianto, MM, Ketua Umum DPP GMPK, mantan Ketua KPK

TOPIKKITA.COM | BEKASI, JAWA BARAT – Organisasi Masyarakat, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) resmi dilantik oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Irjen Pol. (Purn) Dr. Bibit Samad Rianto, MM, di halaman Kantor DPD GMPK Jl. Raya Industri No. 155 Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi. Selasa (21/01/2020).

Ketua DPD GMPK Bekasi, Sudi Dharma Marbun B. Nahor, SE bersama jajaran anggotanya resmi dilantik dengan membacakan ikrar janji di depan ketua umum DPP GMPK, Bibit Samad Rianto.

Sudi Dharma Marbun B. Nahor, SE, Ketua DPD GMPK Bekasi

Selain para anggota baik dari DPD maupun DPP, pelantikan ini juga dihadiri oleh para tamu undangan dari berbagai instansi termasuk Kepolisian Polrestro Bekasi Kabupaten.

Bibit Samad selaku Ketua Umum GMPK yang juga mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Satgas Desa di pemerintahan Jokowi mengatakan dalam sesi wawancara dihadapan awak media, bahwa kehadiran GMPK ini adalah sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk turut serta mencegah dan mengawasi bentuk adanya korupsi dalam pemerintahan.

“Masyarakat harus bergerak, harus bersuara, jangan diam saja, tidak hanya menerima nasib terhadap tindakan korupsi,” ujar Bibit.

“DPD di Bekasi ini adalah yang ke 125 Pengurus Daerah yang sudah diresmikan. Semoga kedepan bisa turut mengawasi, mencegah dan melaporkan adanya tindak korupsi di Bekasi,” jelas Bibit.

Ketua DPD GMPK Bekasi, Sudi Dharma Marbun B. Nahor, SE, menyampaiakan bahwa dirinya bersama anggota lainnya yakin akan bisa bersinergi dengan penegak hukum untuk bisa meminimalisir adanya tindak korupsi dengan bimbingan dari ketua umum bapak Bibit, selaku senior mantan ketua KPK.

“Dengan arahan bimbingan dan strategi yang disampaikan ketua DPP, kami yakin dengan tim saya, akan bersinergi dengan institusi penegak hukum akan bisa meminimalisir adanya tindak korupsi di Kabupaten Bekasi ini,” Tutur Sudi Dharma.

Menyikapi kondisi Kabupaten Bekasi, Sudi Dharma sangat menyayangkan adanya pemimpin yang tersangkut persoalan hukum, yang seharusnya bisa membawa masyarakat lebih sejahtera. Karena Kabupaten Bekasi adalah kategori penduduk terpadat, sebagai mesin pencetak uang terbesar di Asia, seharusnya masyarakat dapat menikmati hasil kekayaan dengan potensi yang ada di Kabupaten Bekasi.

“Atas dasar ini, menjadi motifasi bagi kami untuk meningkatkan semangat, upaya untuk bersinergi dengan institusi penegak hukum dibawah komando pak Bibit yang sudah kawakan menangani hal seperti itu, maka kami siap melakukan langkah – langkah meminimalis tindakan para pelaku korupsi,” Jelasnya, tegas. *(TS)