TOPIKKITA.COM | BEKASI – Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah aset milik perusahaan Telekomunikasi yang keberadaannya sering menjadi permasalahan yang sangat rumit, sehingga dalam pelaksanaannya seringkali pemilik Menara telekomunikasi menghalalkan berbagai cara agar menara telekomunikasi yang menjadi asset perusahaannya dapat segera beroperasi sehingga menghasilkan pundi pundi rupiah.

Pemerintah dalam hal ini telah membuat regulasi yang jelas dalam pengurusan izin pembangunan menara tersebut yang mana hasil akhirnya yaitu terbitnya Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB-M) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi (“Permenkominfo 02/2008”).

Selain itu juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“Peraturan Bersama Menteri”).

Namun dalam praktek dilapangan seringkali Pemilik Menara menabrak aturan tersebut, dimana untuk izin IMB-M belum terbit, menara telah selesai dibangun seperti salah satu Menara BTS milik PT. Profesional Telekomukasi Indonesia (Protelindo) perusahaan yang melakukan pembangunan menara telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) diduga tidak mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan Menara (IMB-M) di wilayah Kp Patola RT 15/RW 09 Desa Pasir Tanjung Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, Jawa Barat.

Sukmawaty Karnahadijat, Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang dan Bangunan DBMPPT Kab. Bekasi yang akrab dipanggil ibu Waty mengatakan,”Kami administratif di perizinan. Persyaratan dipenuhi, izin di terbitkan. Secara Normatif, harusnya perizinannya dulu di selesaikan baru dibangun menaranya”, singkatnya ketika di konfirmasi awak media via seluler.

Dede Sutardi dari Dinas Kominfo Kab. Bekasi saat di konfirmasi awak media via seluler berujar, “pagi tadi, Selasa (21/07/2020) kita sidak, kita ambil gambar dan segala macamnya tinggal hari Kamis nanti pihak PT. Protelindo kita undang untuk menanyakan legal formalnya. Setelah itu perangkat daerah lain yang menindaklanjuti sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi)”. Jawabnya.

Di tempat terpisah, Suwarto, Camat Cikarang Pusat mengatakan, “untuk pembangunan menara jika dari warga dan perangkat desa sudah tidak ada keberatan maka kami mengeluarkan rekomendasi. tetapi jika IMB nya belum ada, ya tidak boleh dibangun dulu. Kami akan cek, jika benar pembangunan menara itu belum memiliki izin, kami akan lakukan tindakan”. Tegasnya, ketika di hubungi via seluler.

Pada saat berita ini di publikasikan, Menara Komunikasi yang di duga tidak memiliki izin tersebut telah selesai di bangun. Dan jika benar Izin Mendirikan Bangunan Menaranya tidak ada, akankah pihak-pihak terkait dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan sanksi kepada Pemilik Menara Telekomunikasi tersebut, atau hanya teguran – teguran saja, sehingga Para Pelaku Usaha Telekomunikasi terkesan menganggap remeh terhadap regulasi yang telah dibuat. (Sant/AM)