TOPIKKITA.COM | MALUKU UTARA – Apel Sore Pegawai dilingkup Pemerintah Daerah Pulau Taliabu ternyata berbeda suasananya ketika ada Bupati dan Wakil Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah.

Bagaimana tidak, dalam pantauan media, ketika apel sore berlangsung pada Kamis (16/01/2020) Sore tadi, peserta apel sore didominasi oleh tenaga honorer dengan mengisi blok – blok yang di tandai dengan papan nama masing – masing SKPD dilingkup Pemerintah Daerah Pulau Taliabu. Sedangkan para PNS terlihat hanya beberapa orang saja yang hadir.

Terkait disiplin para PNS, dengan ketentuan jadwal masuk dan pulang kerja sangat bertentangan dengan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

Menanggapi hal itu, Asisten I Setda Pulau Taliabu, Ahmad Salawane mengatakan, aturannya sudah jelas sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai yang menyatakan bahwa masuk kantor mulai dari pukul 08.00 (Delapan) dan pulang pada 04 : 30 (setengah lima) Sore.

“Semuanya sudah diatur dengan jelas tentang disiplin pegawai, saya melihat teman – teman PNS ini banyak ketergantungan dengan kehadirannya pak Bupati. Jadi kalau ada pak Bupati, mereka akan datang apel sore karena mereka takut,” Jelas Ahmad, usai memberikan arahan pada apel sore, Kamis, (16/01/2020).

Ketika disentil soal sanksi pada PNS yang tidak disiplin, Ahmad menjelaskan bahwa sudah pasti ada sanksi, karena sanksinya sudah jelas di atur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 yakni sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

Untuk diketahui, tingkat dan jenis hukuman disiplin Pegawai Dalam PP Nomor 53 Tahun 2010, Yaitu :

1. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

3. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (Hermawan)