TOPIKKITA.COM – Sebagai Negara Hukum, Negara telah membaca setiap potensi ancaman dan situasi yang mengancam Keamanan dan Kedaulatan sebuah Negara (Security and Sovereignty of State), karenanya setiap ancaman tersebut, pendekatan tehadap ancaman nasional dilakukan dengan berbasis By Law, dengan tetap memberikan perlindungan hak warganegaranya.

Namun demikian, dalam keadaan-keadaan khusus yang ternyata ada atau dikuatirkan membahayakan kehidupan bernegara berupa permasalahan bencana pandemi terkait kesehatan, seperti halnya pandemik wabah Covid-19, yang berpengaruh pada permasalahan politik, sosial, ekonomi yang dapat mengganggu Stabilitas Negara, yang akan berdampak pada konflik horizontal yang tidak terbatas pada Suku, Agama, Ras dan Etnis (SARA), yang fenomena pergeseran ini mengarah pada meluasnya Keamanan Insani (Human Security).

Prof. Dr. Indiarto Seno Aji mengungkapkan bahwa dalam bentuk kondisi yang demikian, negara memiliki wewenang Preventief Justisieel, berbentuk Doelmatogheid, yaitu kewenangan Negara/Polri untuk melakukan tindakan pencegahan bagi perlindungan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang lebih luas, yaitu atas bencana nasional atas klastering meluasnya pandemi Covid.

Pakar Hukum Prof Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H, juga melanjutkan bahwa dalam pemahaman facet HTN, HAN dengan Hk Pidana, kondisi yang eksepsional ini, memberikan ruang wewenang kepada negara untuk memberikan dan memberlakukan hukum yang eksepsional pula sifatnya (Abnormaal Recht voor Abnormaal Tijden), dengan memberikan syarat dan kondisi restriktif dan limitatif. Karenanya Negara tetap memiliki wewenang menerbitkan regulasi yang eksepsional dan khusus sifatnya. Misal, Keppres No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid – 19 dan Perppu maupun PP yang saling terkait.

“Karena itu dialam demokratis ini, kebebasan berekspresi baik lisan maupun tertulis merupakan jaminan konstitusionalitas. Namun demikian kebebasan berekpresi ini tidaklah dimaknai Kebebasan Absolut Tanpa Batas, tapi tetap sebagai sub-ordinated dari Hukum, baik dalam
Ujud Doelmatigheid maupun Wermatigheid” ujar Pakar Hukum.

Karena itu dan dengan pemahaman tesebut, Negara memiliki wewenang preventief justisieel untuk mengurangi atau membatasi kegiatan demo dengan pertimbangan adequat bagi perlindungan kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat dan negara dari ancaman meluasnya pandemi Covid19.

BACA JUGA :  Usai Melakukan Seks, Seorang Pemuda Dibacok Hingga Tewas

“Bahkan doktrin hukum terkait HAM telah menegaskan bahwa “protection of human right must yield for all cases regards to all condition of clear and present danger”, tegas Prof Seno Aji.

Jadi, tidak ada opini peniadaan HAM dalam berdemo, tapi negara menggunakan wewenang secara restriktif limitatif dalam kekondisian darurat, untuk mengurangi giat demo yang secara umum normal menjadi hak warga.

Sehingga Wewenang Negara/Polri ini, misalnya tidak memberikan jawaban atas rencana demo ini, sebagai Preventief Justisieel yang doelmatigheid dan tidak willekeur subyektif sifatnya.
Tetapi menjadi faham tetap Negara Hukum bahwa “Politics are adopted by Law, Not Law to the Politics. Karenanya Ketegasan Polri tetap dalam menjaga prinsip Demokrasi sebagai Negara Hukum”. pungkasnya. (Red)