TOPIKKITA.COM | BEKASI – Alokasi dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat maupun dari APBD harus diumumkan secara transparan pada publik, khususnya warga desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif.

Dana desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya. Transparansi mutlak dilakukan pemerintah desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana desa menguat.

Salah satunya Desa Banjarsari yang berada di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat saat dikonfirmasi awak media terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dalam pemanfaatannya Kepala Desa Banjarsari, Eri Akadarmadi menjelaskan penggunaan anggaran (APBN) yang diperuntukan bagi desa sudah dilaksanakan dan dikerjakan dengan semaksimal mungkin, diantaranya pembelanjaan satu unit kendaraan mobil Ambulan Desa Banjarsari, 10 Rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang berada di Kampung Kosambi Tegal, Kampung Teriti, dan Kampung Pulo Kukun. Ditambah jalan lingkungan yang berlokasi dikampung Pulo Kukun, Kampung Pulo Tiga, kampung Kosambi Tegal dan kampung Kosambi Masjid.

“Selain itu kita juga mengerjakan kegiatan lening draenase saluran air, agar tidak adanya genangan air, baik genangan dari musim penghujan maupun yang berasal dari air limbah rumah tangga, yang berlokasi dikampung Pulo Kukun, Kosambi Sebrang, Kosambi Tegal dan Kampung Bulak Lebar”, jelasnya. Kamis (27/2/2020)

Ketua BPD Desa Banjarsari Uming mengatakan kepada awak media bahwa Desa Banjarsari juga sedang giat melaksanakan Padat Karya (Pembersihan saluran air) untuk menghindari banjir di musim penghujan. “Selain itu, desa Banjarsari adakan kegiatan Padat Karya juga”, ucapnya.

Dalam hal ini Kasi Pemerintahan Kecamatan Sukatani Djoko Wasita Hadi mengatakan kepada awak media, “pada setiap kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Desa Banjarsari selalu di awasi dari tingkat Kecamatan maupun dari Kabupaten yaitu dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana desa, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa dan Pemerintah Kabupaten”, terangnya. “Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ikut dalam melaksanakan pengawasan keuangan desa dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa”, imbuhnya. *(red)