Sofyan Hasan, Kepala Desa Wayo saat mengontrol lokasi

TOPIKKITA.COM | MALUKU UTARA – Diduga Pekerjaan Pembangunan Mesjid Terapung Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Nomor Kontrak 602.2/63.KONS/KONTRAK/PPK/DPU PR/PT/2019, dengan nilai anggaran Rp. 2.406.710.900,00 (Dua Milyar Empat Ratus Enam Juta Tuju Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun 2019 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Saat reporter media ini melakukan penelusuran di lokasi pekerjaan, terdapat dua (2) tiang yang sudah di cor, diduga menggunakan material ampas domato, yang seharusnya menggunakan kerikil pecah.

Di lokasi yang sama, Kepala Desa Wayo, Sofyan Hasan, langsung menahan pekerjaan tersebut untuk tidak di lanjutkan. Menurut sofyan, hal itu tidak sesuai dengan RAB.

“Ini bukan kerikil pecah. Tapi, ampas domato. Sementara di RAB menggunakan kerikil pecah.” Ungkap Kades, saat ditemui di lokasi pembangunan Mesjid. Jum’at (20/12/2019).

“Pokoknya jangan dulu dilanjutkan pekerjaan, jika tidak menggunakan material yang sesuai dengan RAB. Apalagi ini Masjid. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepan, bagaimana?” Sambungnya.

Sementara pihak pelaksana beralasan lain. Charles, selaku pihak rekanan, saat di konfirmasi terkait pekerjaan yang tidak sesuai RAB, dirinya membenarkan hal itu. kata dia, “bahwa di RAB itu memang kerikil pecah. Tapi, kalau pakai kerikil pecah itu susah di cari di wilayah ini (areal desa wayo), sehingga kami menggunakan material yang ada,”

“Kalau pake kerikil pecah sesuai RAB, itu susah di cari dan harganya lebih mahal, jadi saya pakai material ini (Domato),” Tuturnya.

Sementara itu, Kabid Bina Marga DPUPR Pulau Taliabu, Amin Ata menjelaskan, kalau RAB nya tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan, terus tidak ada CCO menyangkut dengan material yang digunakan itu tetap tidak bisa dibenarkan.

“Tetap tidak di benarkan jika penggunaan material tidak sesuai dengan RAB,” Jelasnya.Ketika ditanya sikap dari dinas PUPR terhadap pekerjaan tersebut, ia mengatakan bahwa pihak ( Dinas PUPR/Red ) tetap komitmen dengan apa yang sudah di tetapkan di dalam RAB pekerjaan. Jika memang ada kesalahan maka ada sanksi teguran baik untuk kontraktor maupun konsultan pengawasnya.

“Sikap kami tegas, tidak ada kompromi terkait dengan material yang tertuang dalam RAB. Kalau berbeda, itu akan ditegur dan diganti sesuai dengan RAB. Kalau kontraktor bilang belum ada teguran, kami akan mengambil langkah teguran sesuai dengan pengecekan lapangan. Insya Allah hari ini mereka ( pengawas/red ) akan mengecek terkait dengan penggunaan material yang ada,”

“Sangsi ini juga bukan cuma kontraktornya, tapi juga ada sanksi untuk konsultan pengawas, karena tidak becus untuk melakukan pengawasan,” Pungkas Amin Ata.

*(Hermawan)